11 Ribu Lebih Desa Wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar Sudah Terjangkau Jaringan 4G 

Pemerintah bersama operator seluler telah membangun jaringan 4G di lebih dari 11 ribu desa/kelurahan di wilayah 3T

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Irma Budiarti
Istimewa
(Ilustrasi) Seorang teknisi sedang melakukan pemasangan jaringan 4G LTE. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Zaenal Nur Arifin

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Pemerintah bersama operator seluler telah membangun jaringan 4G di lebih dari 11 ribu desa/kelurahan di wilayah Tertinggal Terdepan dan Terluar (3T).

"Tepatnya sebanyak 11.228 dari 20.341 desa yang ter-cover dari 70 ribu desa (di seluruh Indonesia), 11 ribu sisanya ada di 3T,” jelas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Ahmad M. Ramli, melalui keterangannya, Kamis (11/6/2020).

Dirjen Ramli menjelaskan, dari 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia, saat ini sudah terjangkau jaringan 4G sebanyak 70.670, termasuk di dalamnya wilayah 3T. 

Sementara itu, dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa lainnya yang belum ter-cover.

Menurut Dirjen PPI, Kementerian Kominfo terus mewujudkan pemerataan akses internet agar dirasakan seluruh masyarakat. 

Pada wilayah yang sudah ter-cover 4G, pemerintah juga memastikan kualitas layanannya.

“Jadi pemerintah sudah melakukan bersama-sama dengan operator, tidak hanya membangun daerah-daerah yang non 3T, tetapi juga yang 3T,” jelasnya.

Dari 11.228 desa di 3T yang sudah ter-cover, 1.606 desa dibangun oleh BAKTI Kominfo dengan menggunakan dana USO, sedangkan 9.622 desa lainnya oleh operator.

Dirjen Ramli menambahkan, saat ini masih banyak desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G, baik di wilayah 3T maupun non 3T, yakni ada lebih dari 12 ribu.

“Jadi kalau 12.548 ini kalau kita bagi lagi, ada 9.113 berada di 3T, tetapi ada juga sekitar tiga ribu yang ada di wilayah-wilayah non 3T,” tuturnya.

Untuk wilayah non 3T yang belum ter-cover, pemerintah akan menyerahkan kepada operator-operator seluler untuk membangun, sementara di wilayah 3T oleh BAKTI.

“Karena desa-desa yang 9.113 ini otomatis sebetulnya mungkin secara keekonomian bagi operator agak kurang menarik karena mungkin penduduknya kecil, tetapi tetap harus (ada layanan internet), walaupun penduduknya sedikit desa itu tetap harus kita kasih sinyal,” tegas Dirjen Ramli.

(*) 

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved