Ngopi Santai

Belajar dari Amerika Serikat, Kisah Pemilu di Masa Pandemi Flu Spanyol 1918

Rencananya, pemungutan suara Pilkada yang dihelat di masa pandemi Covid-19 ini pada 9 Desember 2020 mendatang.

Istimewa/https://www.loc.gov/pictures/item/2002695677/
Tiga orang lelaki melempar kertas suara, surat penghitungan suara dan buku-buku jajak pendapat pemilihan Newberry 1918 ke tungku api di Gedung Capitol, AS 

TRIBUN-BALI.COM - Indonesia bakal melaksanakan pemilu lokal atau yang lebih dikenal dengan Pilkada untuk memilih kepala daerah baik Gubernur di tingkat provinsi atau Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota.

Rencananya, pemungutan suara Pilkada yang dihelat di masa pandemi Covid-19 ini pada 9 Desember 2020 mendatang.

Untuk diketahui, Pilkada Serentak sendiri akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah, yakni, masing-masing 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Provinsi Bali juga akan ikut dalam pesta demokrasi lokal tersebut, di Pulau Dewata sendiri ada 6 kabupaten/kota yang akan melaksanakannya, diantaranya, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem.

Oknum Notaris Ini Jalani Pelimpahan, Ditahan Terkait Kasus Penggelapan dan Pemalsuan Dokumen Tanah

Kesulitan Air Bersih, 17 Desa di Karangasem Usulkan Pengadaan Sumur Bor ke Kementerian ESDM

Tempat Ibadah di Buleleng Mulai Dibuka, Pengurus dan Umat Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

Menariknya, Pilkada yang akan dilaksanakan di masa pandemi ini membuat kekhawatiran bagi banyak pihak.

Bagaimana tidak, seperti yang ditulis oleh  Fernanda Buril dan Staffan Darnolf dalam Low Voter Turnouts, Fear, Disinformation and Disrupted Supply Chains: How Election Commissions Are Unprepared for Covid-19, yang dikutip dari www.ifes.org, 27 Maret 2020 menyebutkan bahwa ketakutan akan infeksi menjadi pendorong utama rendahnya jumlah pemilih di negara-negara yang menyelenggarakan pemilihan saat pandemi.

Di beberapa negara yang juga menyelenggarakan pemilu, seperti di Perancis yang melaksanakan municipal elections atau pemilihan dewan kota tingkat lokal yang menariknya hanya diikuti 46% pemilih, dibandingkan dengan 63,5% pada 2014.

Hal senada juga terjadi di Iran yang juga melaksanakan Pemilihan Legislatif yang di masa pandemi ini hanya 43% pemilih secara nasional dibandingkan pada 2016 dengan jumlah pemilih yang mencapai 62%.

Bahkan, di Teheran tingkat partisipasi publik hanya 25%. Menariknya, hal ini menjadi pemilihan di Iran paling rendah jumlah pemilihnya sejak Revolusi Islam pada 1979.

Namun, jika kita berkaca pada sejarah, pelaksanaan pemilu di masa pandemi bukan merupakan hal yang baru.

Pasalnya, seabad lalu Amerika Serikat juga sempat melaksanakan pemilu di masa pandemi.

Saat itu, di tahun 1918 tepat di musim gugur, negara Paman Sam itu menyelenggarakan midterm election atau pemilu paruh waktu yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang terjadi sepanjang sejarah negara adidaya tersebut.

 Di tahun tersebut, Presiden Woodrow Wilson dan para kawannya yang berasal dari Partai Demokrat harus menghadapi dua cobaan besar, yakni harus mempertahankan dominasi partainya yang mengendalikan telah Kongres di masa Perang Dunia I serta harus terus mempertahankan di tengah salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah.

Seperti diketahui, di tahun 1918 dunia baru saja selesai menghadapi cobaan besar berupa Perang Dunia I.

6 Warga Padangsambian Kelod Denpasar di-Swab Test dan 50 Orang Akan di-Rapid Test

Kemenko Perekonomian: Pembukaan Sembilan Sektor Ekonomi Utamakan Aspek Kesehatan

Lagi, Satpol PP Denpasar Pulangkan Sejumlah Duktang dengan Tujuan Tak Jelas

Namun, cobaan dunia tidak saja selesai pasca perang besar tersebut, dunia harus menghadapi serangan berikutnya yakni pandemi penyakit yang dinamakan flu Spanyol atau sebabkan oleh Virus Influenza Tipe A subtipe H1N1.

Kebanyakan korban flu ini adalah orang dewasa dan muda.

Di Amerika Serikat sendiri, gelombang serangan pertama pandemi tersebut dimulai saat musim semi itu, justru saat negeri itu baru akan memulai pesta demokrasi tersebut.

Kasus pertama di negara tersebut dilaporkan di kamp pelatihan US Army Camp Funston di Fort Riley, Negara Bagian Kansas.

Serangan gelombang kedua mulai muncul di September 1918 di kamp pelatihan militer dan fasilitas angkatan laut dekat Boston, serangan ini sendiri merupakan serangan yang terparah daripada gelombang pertama.

Akibatnya, virus tersebut menyebar menjadi pandemi dengan cepat ke seluruh Amerika. Di Oktober 1918 saja, total 195.000 orang Amerika telah meninggal.

Ketika para ilmuwan berlomba-lomba mencari vaksin, pejabat kesehatan masyarakat menerapkan ke metode social distancing dan karantina. Banyak gubernur-gubernur negara bagian dan pejabat lokal yang mengeluarkan peraturan guna melarang pertemuan publik, menutup sekolah, gereja, teater, bar dan tempat-tempat lain di mana orang-orang biasanya berkumpul.

Hal ini membuat pelaksanaan pemilu terganggu di seantero Amerika.

Dionne Searcey dalam "The Lessons of the Elections of 1918" yang dimuat di The New York Times pada 21 Maret 2020 mencatat di Negara Bagian Nebraska, misalnya, pihak berwenang mencabut larangan pertemuan publik pada awal November 1918 dan mengizinkan para politisi untuk berkampanye lima hari sebelum pembukaan jajak pendapat. 

Karena berbagai larangan-larangan ini, banyak kandidat pemilu paruh waktu 1918 tidak dapat berkampanye dengan cara biasa.

Mereka terpaksa mengandalkan bentuk komunikasi yang tidak langsung, termasuk lewat liputan surat kabar atau mengirim materi kampanye melalui pos.

Sejalan dengan penerapan langkah-langkah untuk mengendalikan pandemi, membuat waktu proses pemungutan suara di pemilu tersebut di setiap negara bagian.

Saat itu, di bulan November 1918, pandemi mulai mereda di wilayah Pantai Timur Amerika. Tetapi, di wilayah Pantai Barat Amerika justru korban pandemi semakin meningkat.

Di Negara Bagian California, tepatnya di Kota Sacramento, beberapa tempat pemungutan suara tidak dibuka karena tidak banyak warga masyarakat yang dianggap sehat untuk memilih.

Di negara bagian yang sama, tepatnya di Kota San Francisco para petugas kesehatan mewajibkan semua petugas pemilu dan pemilih untuk memakai topeng pada hari pemilu.

Sebaliknya, di kawasan Pantai Timur, otoritas kesehatan masyarakat di Washington, DC memutuskan untuk membuka kembali gereja, sekolah, dan teater pada 4 November, sehari sebelum pemilu paruh waktu.

Di New York City, komisioner kesehatan Dr. Royal S. Copeland juga mulai meringankan pembatasan pada awal November, dengan bisnis memulai kembali jam operasional normalnya pada hari pemilu.

Terlepas dari risikonya, tampaknya ada sedikit diskusi publik tentang penundaan pemilu tahun itu.

Jason Marisam, profesor hukum di Hamline University, berpendapat mungkin ada wacana tentang penundaan pemilu jika Amerika Serikat tidak sedang berperang pada saat itu.

Dengan pasukan mereka yang bertempur di luar negeri, semangat kebanggaan warga Amerika semakin tinggi, dan pemungutan suara dipandang sebagai tindakan patriotisme yang diperlukan.

Menariknya, saat itu partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya hanya sekitar 40 persen.

Ini merupakan angka partisipasi terendah jika dibandingkan dengan pemilu paruh waktu 1914 yang 50 persen dan pemilu paruh waktu 1910 yang 52 persen.

Selain pandemi, beberapa faktor sampingan menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih.

Saat itu, sekitar 2 juta pria, yang mewakili persentase tinggi dari populasi pemilih AS, tengah bertempur dalam perang pada saat itu.

Namun, meskipun flu hanya menjelaskan sebagian dari rendahnya partisipasi, pandemi itu jelas berdampak.

“Jika hanya sebagian kecil dari alasan rendahnya jumlah pemilih adalah karena adanya flu, maka penyakit itu telah menghalangi ratusan orang untuk memilih,” tulis Marisam.

Pemilu paruh waktu di masa pandemi ini juga membuat Partai Republik yang saat itu oposisi dapat merebut kembali kemenangan.

 Hal ini membuat Partai tersebut mengambil alih kendali penuh atas Kongres dari Demokrat. 

Partai Republik memenangkan perolehan besar di Kongres AS, merebut 25 kursi yang sebelumnya dikuasai dan mengakhiri kontrol Demokrat.

Di Senat, Partai Republik memperoleh 5 kursi, mengambil kendali dengan mayoritas tipis.

Hal ini membuat Partai Republik memenangkan dominasi Kongres untuk pertama kalinya sejak 1908, menandai kekalahan besar bagi Woodrow Wilson dan agenda kebijakan luar negerinya.

Meskipun pemilu paruh waktu telah berhasil diselenggarakan di tengah pandemi flu, terjadi peningkatan infeksi flu dan kematian setelah itu. Namun itu kemungkinan karena dicabutnya aturan karantina.

Kemudian, enam hari setelah hari pemilu, Perang Dunia I berakhir. Banyak orang Amerika meninggalkan rumah mereka untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu atau bulan setelah karantina.

 Mereka berkumpul untuk merayakan berakhirnya perang. Tragisnya, perayaan itu, dan kembalinya para tentara, mengarah pada lonjakan baru kasus flu di banyak kota di seluruh negeri dan di seluruh dunia.

Dampak politik dari pemilu 1918 juga nyata. Partai Republik di Kongres, kembali berkuasa, kemudian memblokir ratifikasi Perjanjian Versailles dan keanggotaan AS di Liga Bangsa-Bangsa.

Pada 1920, Warren G. Harding memenangkan kursi kepresidenan, menekankan akhir dari era progresif dan memulai era dominasi Partai Republik yang bertahan sampai 12 tahun kemudian. (Ragil Armando)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Wema Satya Dinata
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved