Gelombang PHK Diprediksi Akan Makin Masif di Kuartal II 2020 Karena Pandemi Covid-19

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA – Pandemi virus Corona atau Covid-19 diperkirakan akan masih berimbas ke banyak sektor. 

Tak terkecuali sektor riil sebagai ekses tekanan terhadap bidang ekonomi.

Salah satu imbasnya adalah tren pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan di sejumlah perusahaan yang diperkirakan akan makin meningkat.

Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi UI Harriyadin Mahardika menilai, rasionalisasi sumber daya manusia (SDM) di berbagai perusahaan akan menjadi keniscayaan karena banyak sektor usaha yang mengalami penurunan permintaan akibat meluasnya pandemi Covid-19.

“PHK jadi pilihan sulit yang tidak bisa dihindari lagi. Tentunya perusahaan akan fokus pada keberlangsungan bisnis jangka panjang dan efisiensi SDM ini pilihan paling logis," kata Mahardika di Jakarta, Minggu (21/6/2020).

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengutip data Kemenaker menyatakan, hingga 27 Mei 2020, sektor formal yang dirumahkan mencapai 1.058.284 pekerja dan sebanyak 380.221 orang pekerja mengalami PHK.

Menteri Ida menyatakan, sejumlah sektor industri tidak lagi operasi, sehingga banyak perusahaan kehilangan pendapatan, sebagian tutup, artinya melakukan PHK dan merumahkan pekerja.

"Hal ini pilihan pahit perusahaan dan tentu menambah pengangguran," kata Menaker Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya baru-baru ini.

Sejumlah perusahaan yang diketahui telah mengambil langkah PHK terhadap sebagian karyawannya antara lain Ramayana Departement Store, Indosat, Bukalapak dan juga Grab.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memperkirakan perekonomian Indonesia di kuartal II 2020 bakal terkontraksi hingga minus 3,8 persen.

"Kuartal 2 kita akan menghadapi tekanan yang tidak mudah. Kemungkinan kita akan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi negatif.

Estimasi BKF 3,8 persen minus," ucap Sri Mulyani dalam Townhall Meeting virtual, Jumat (19/6/2020).

Harryadin meminta kepada pemerintah agar tanggap terhadap situasi yang memburuk ini.

“Paket stimulus yang tengah digodok pemerintah harus tepat sasaran, terutama diarahkan ke sektor yang menyerap banyak tenaga kerja agar kondisi pelaku bisnis cepat pulih dan kembali dapat menyerap tenaga kerja,” jelas Harryadin.

Harryadin mengatakan, pandemi Covid-19 membuat perusahaan cenderung memperkuat bisnis intinya.

Dampaknya, bisnis atau layanan lain akan ditutup, demi menjaga keberlangsung bisnis jangka panjangnya.

Dia menambahkan, dengan kondisi daya beli masyarakat yang sedang turun karena pandemi, perusahaan tidak akan menempuh opsi menaikkan harga jual.

Karena itu pilihan yang lebih rasional diambil adalah melakukan efisiensi usaha.

Menurut ekonom Indef Bhima Yudhistira, tren PHK masih akan berlangsung sebagai dampak dari kebijakan berbagai perusahaan untuk menutup sejumlah layanan mereka dan memperkuat bisnis inti.

“Sebagai dampak dari penerapan strategi kembali ke bisnis inti itu, gelombang PHK tidak akan berhenti di tahun ini.

Angka pengangguran maupun tingkat kemiskinan akan meningkat,” ujar Bhima belum lama ini.

Bhima menilai kondisi yang terjadi di berbagai perusahaan ini harusnya segera ditanggapi pemerintah dengan memperbesar stimulus mengingat realisasi stimulus bagi dunia usaha masih rendah.

Bhima menegaskan, yang mendesak agar segera dilakukan Pemerintah adalah mendorong daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya, menopang keberlangsungan dunia usaha.

Bhima menyebutkan saat ini belum semua UMKM di Indonesia mendapatkan relaksasi kredit.

Sementara di negara tetangga seperti di Malaysia, UMKM-nya mendapatkan hibah dari Pemerintah.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Terimbas Pandemi, Gelombang PHK Diprediksi Akan Makin Masif