Corona di Bali
Aksi Protes Terus Berlanjut, Sopir Angkutan Logistik Tetap Rapid Test Berbayar Jika Masuk Bali
Aksi Protes Terus Berlanjut, Sopir Angkutan Logistik Tetap Rapid Test Berbayar Jika Masuk Bali
Penulis: I Wayan Erwin Widyaswara | Editor: Aloisius H Manggol
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Aksi protes dari para sopir truk dan angkutan logistik yang hendak masuk Bali terus berlanjut di Terminal Sri Tanjung, Ketapang, Banyuwangi. Meski demikian, syarat masuk Bali tetap diberlakukan wajib rapid test.
"Sampai saat ini masih diberlakukan wajib rapid test untuk sopir angkutan logistik," kata Kasubdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Bali, AKBP Drs I Nyoman Sukasena saat dihubungi Rabu (1/7/2020)
Hingga Selasa (30/6/2020) kemarin, aksi protes pemberlakuakuan syarat rapid bagi sopir angkutan logistik yang hendak masuk Bali masih dilakukan. Bahkan, sejumlah sopir yang tergabung dalam paguyuban sopir truk dan eskpedisi melakukan hearing dengan DPRD Banyuwangi terkait rapid test berbayar yang dibebankan kepada mereka.
Namun, hearing yang digelar di gedung DPRD Banyuwangi ini tak menghasilkan titik temu.
Sopir-sopir berbagai elemen yang mengatasnamakan solidaritas pengemudi indonesia (SPI) ini pun, mengancam akan mengadakan aksi yang lebih besar lagi dan akan mogok mengirim logistik ke Provinsi Bali, apabila sampai besok masih belum ada titik temu.
Bahkam, di akhir hearing sempat terjadi keributan antaa sopir dan anggota DPRD Banyuwangi. Video keributan itu beredar dan viral di salah satu grup di Facebook.
Adanya keributan yang sering terjadi di Terminal Sri Tanjung Ketapang sudah diketahui oleh pihak Dishub dan Kepolisian Lalu Lintas Polda Bali. Drs Sukasena mengaku sudah sempat berkomunikasi beberapa kali dengan pihak Dishub Provinsi Bali mengenai hal ini, namun pihaknya memutuskan tetap memberlakukan rapid test berbayar itu
"Sebelumnya kami sudah bantu mereka dengan menggelar rapid test gratis di sebelum masuk Bali, anggaran pemprov Bali yang keluar, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi terus terusan gratis karena itu kan di provinsi sebelah, Pemprov Bali kan juga punya rakyat," kata Sukasena