Jokowi Sebut Indonesia Berpeluang Naik Status Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Ini Syaratnya

TRIBUN-BALI.COM - Satu abad Republik Indonesia sudah dekat pada 2045 mendatang, tinggal 25 tahun, mari cetak sejarah, mari buktikan kita tidak terjebak negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Tekad itu diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (4/7/2020).

Jokowi memaparkan beberapa upaya agar Indonesia bisa kembali naik status menjadi negara berpendapatan tinggi, dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia secara virtual itu, Presiden Jokowi mengungkapkan, banyak negara di dunia yang menghabiskan puluhan tahun, bahkan hampir ratusan tahun terjebak dalam status negara berpendapatan menengah.

• WHO Ungkap Laporan Pertama Kasus Covid-19 Bukan dari Pemerintah China

• Daftar Harga Hp Xiaomi Terbaru, 4 Juli 2020: Redmi Go Dibanderol Rp 900 Ribu dan Redmi 8 Rp 1 Jutaan

• Suka Minum Kopi ?, Ini Waktu Terbaik untuk Minum Kopi

“Itulah yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya apakah kita punya peluang untuk keluar dari middle income trap. Saya jawab tegas, kita punya peluang besar, kita punya potensi besar,” ujar Presiden Jokowi.

Pada 1 Juli 2020 lalu, Bank Dunia baru saja menaikkan status Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper-middle income country) dari negara berpendapatan menengah bawah.

Hal itu karena Indonesia telah memiliki pendapatan nasional bruto (Gross National Income/GNI) sebesar 4.050 dolar AS pada 2019, atau naik dari 3.840 dolar AS.

GNI adalah pendapatan yang diterima negara dari penduduk, pengusaha, termasuk dari barang dan jasa yang diproduksi serta dijual ke luar negeri dan investasi luar negeri.

Meski naik status, Indonesia masih berada di level negara berpendapatan menengah.

Presiden Jokowi mengingatkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali naik status menjadi negara berpendapatan tinggi dengan beberapa syarat.

Pertama, Indonesia harus memiliki infrastruktur yang efisien.

Kemudian, Indonesia juga perlu memiliki sistem kerja yang kompetitif, cepat, dan berorientasi pada hasil.

“Ini sudah mulai kita bangun. Kita butuh kerja cepat kompetitif, yang berorientasi pada hasil. ini yang terus kita upayakan,” ujar Presiden Jokowi.

Selain itu Indonesia juga perlu sumber daya manusia (SDM) yang unggul, produktif, inovatif, dan kompetitif.

• Cocok untuk Orang Kantoran, Berikut 4 Diet Sehat yang Bikin Berat Badan Tetap Stabil

• Ramalan Zodiak Kesehatan 5 Juli 2020: Aries Konsumsilah Buah & Sayur, Sagitarius Cobalah Berolahraga

• Ini Tips Agar Anda Terhindar dari Krisis Finansial, Siapkan Dana Darurat hingga Evaluasi Keuangan

“Di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak generasi muda yang kompetitif, yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kemajuan RI,” ungkap Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden menekankan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM tidak bisa dilakukan dengan cara-cara normatif.

Indonesia memerlukan strategi dan terobosan baru untuk melompat lebih jauh.

“Kita harus berubah, cari cara baru, mengembangkan strategi baru, yang smart shortcut, yang out of the box,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengajak para rektor dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk memanfaatkan puncak bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia, dengan mencetak generasi muda yang unggul untuk membangun Indonesia Maju.

“Satu abad Republik Indonesia sudah dekat di 2045 nanti, tinggal 25 tahun, mari cetak sejarah mari buktikan kita tidak terjebak middle income trap, mari kita buktikan 2045, Indonesia mampu jadi negara berpenghasilan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden Jokowi.

RI naik status merupakan modal menuju negara maju

Menanggapi kenaikan status RI, Kementerian Keuangan mengatakan, Indonesia yang naik status sebagai negara berpendapatan menengah atas dari sebelumnya menengah bawah merupakan modal yang besar untuk menuju negara maju.

“Ini merupakan penegasan bahwa Indonesia bisa memiliki modalitas segera keluar dari middle income trap,” kata Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiarso dalam webinar di Jakarta, Jumat.

Untuk mencapai itu, lanjut dia, tantangan ekonomi berikutnya yang menjadi perhatian adalah fokus memperbaiki daya saing yang saat ini masih ada celah.

Berdasarkan peringkat daya saing Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2019, Indonesia berada di posisi 50 atau turun lima tingkat dibandingkan tahun sebelumnya berada di posisi 45.

Singapura menjadi negara dari kawasan ASEAN yang menempati urutan pertama dalam GCI itu.

“Kita perlu melihat, apa yang harus kita perjuangkan supaya Indonesia masuk jajaran yang keluar dari middle income trap dan bahkan menjadi kotributor di negara maju,” katanya.

Selain daya saing, inklusi keuangan dan pendalaman sektor keuangan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dipercepat.

Tak hanya itu, lanjut dia, tata kelola pemerintah hingga ekonomi digital perlu terus didorong sebagai pekerjaan rumah menjadikan Indonesia masuk dalam lima negara besar di dunia tahun 2045.

Bank Dunia pada 1 Juli 2020 mengungkapkan Indonesia kini berapa di urutan negara-negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income.

Saat ini, gross national income per kapita Indonesia naik dari 3.840 dolar AS menjadi 4.050 dolar AS.(*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Presiden Jokowi Beberkan Upaya Strategis Indonesia Keluar dari 'Middle Income Trap',