Pemkab Tabanan Tanggung 73 Ribu Penerima Bantuan Iuran
Dinas Sosial telah selesai melakukan verifikasi data ulang peserta penerima bantuan iuran (PBI) untuk BPJS
Penulis: I Made Prasetia Aryawan | Editor: Aloisius H Manggol
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- Dinas Sosial telah selesai melakukan verifikasi data ulang peserta penerima bantuan iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan.
Dari total awal sebanyak 122.388 jiwa, setelah verifikasi menjadi 73.324 peserta. Dinsos mengklaim sebanyak 49.064 KIS PBI sudah tidak layak menerima PBI setelah dilakukan verifikasi.
Jumlah tersebut kemudian sudah dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemkab Tabanan dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Denpasar pada akhir Juni lalu. Kemudian berlaku per 1 Juli pekan lalu.
"Setelah dilakukan verifikasi sejak Januari lalu, kami sudah menetapkan untuk PBI tahun 2020, kita usulkan 73.324 peserta dan yang disetujui sejumlah tersebut," kata Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan.
Dia melanjutkan, pihak dinsos hanya melakukan verifikasi data di lapangan. Dan dari hasil verifikasi, 49 ribu lebih peserta yang terdaftar sebelumnya dianggap sudah tidak layak menerima bantuan tersebut. Beberapa kategori yang menyebabkan peserta tersebut disebut tak layak seperti kondisi ekonomi PBI tersebut sudah meningkat, ada data yang sudah meninggal, dan beberapa lainnya.
"Jadi sudah diverifikasi sehingga ditemukan jumlah tersebut. Setelah tahap verifikasi barulah dilakukan perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS dan berlaku mulai 1 Juli. Selanjutnya untuk anggaran ada di Dinas Kesehatan," jelasnya.
Kabag Tata Pemerintahan, I Wayan Yelada mengatakan, untuk perjanjian kerjasama dengan pihak BPJS sudah dilakukan pada pekan ke empat Juni lalu. Jumlah PBI di Tabanan sesuai data yang diserahkan oleh Dinsos setelah dilakukan verifikasi yakni 73.324 peserta.
"Sudah dilakukan pada minggu ke empat di bulan Juni," kata Yelada.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, dr I Nyoman Suratmika menyebutkan, untuk total peserta PBI di Tabanan berjumlah 73.324 orang. Untuk periode bulan Januari-Juli total anggaran yang sudah dibayarkan senilai Rp 18 Miliar. Sebab, saat periode tersebut premi masih dengan harga lama yakni Rp 42 ribu.
"Sedangkan untuk periode Juli-Desember kita telah anggarkan senilai Rp 11 miliar lebih. Karena premi terbaru yang berlaku sejak 1 Juli senilai Rp 25.500 per orang perbulan," jelasnya.
Anggaran yang digunakan pembayaran premi tersebut, kata dia, adalah dana sharing antara Pemerintah Provinsi 51 persen dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan 49 persen.
"Untuk anggaran dari Pemprov Rp 6 Miliar dan kita di Tabanan Rp 5.9 Miliar," tandasnya.(mpa)
