Pilkada Serentak, Gerindra Bali Berbagi Hati dengan PDIP dan Golkar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ketua DPD Gerindra Bali, Ida Bagus Putu Sukarta menegaskan partainya belum tentu berkoalisi dengan Golkar di semua Pilkada Serentak.

Hal tersebut sudah ditegaskan pihaknya kepada Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani dalam rapat virtual beberapa waktu lalu.

Kata dia, DPP telah memberi kewenangan kepada pihaknya untuk membangun koalisi dengan berbagai partai yang ada di Bali.

"Oh nggak-nggak, kemarin kami rapat dengan Pak Sekjen secara virtual, diberikan kewenangannya ke kita," katanya, Selasa (7/7/2020).

Hal ini menyusul Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Senin (6/7).

Dalam pertemuan tersebut kedua partai membahas banyak hal salah satunya yakni koalisi kedua partai pada perhelatan Pilkada Serentak 2020.

Ia mengakui di beberapa daerah Gerindra berkoalisi dengan Golkar. Namun di beberapa daerah lainnya berkoalisi dengan PDIP.

Dalam Pilkada serentak di enam daerah di Bali pada 9 Desember 2020 mendatang, Gerindra cenderung merepat ke PDIP di tiga daerah, yakni Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Denpasar 2020, dan Pilkada Bangli 2020.

Di Pilkada Tabanan 2020, PDIP akan usung I Komang Gede Sanjaya sebagai Calon Bupati (Cabup). Di Pilkada Denpasar 2020, PDIP usung I Gusti Ngurah Jaya Negara sebagai Calon Walikota (Cawali). Sementara di Pilkada Bangli 2020, PDIP usung Sang Nyoman Sedana Arta sebagai Cabup.

Sedangkan di Pilkada Karangasem 2020, Gerindra masuk ke barisan Golkar-NasDem yang usung kandidat petahana I Gusti Ayu Mas Sumatri sebagai Cabup. Di Pilkada Jembrana Gerindra memilih berkoalisi dengan Golkar dan lima partai lainnya di Koalisi Jembrana Maju (KJM) menantang PDIP.

Di Badung, Gerindra berkoalisi dengan Golkar dan NasDem melalui Koalisi Rakyat Badung Bangkit (KRBB) menantang PDIP. Di Pilkada Badung, PDIP akan usung petahana I Nyoman Giri Prasta sebagai Cabup. Sementatra di Pilkada Jembrana 2020, PDIP usung Made Kembang Hartawan sebagai Cabup.

"Dan kita memang ada beberapa yang koalisi dengan Golkar, beberapa dengan PDIP, tidak hanya di Bali, tapi di seluruh Indonesia," ungkap dia.

Bahkan, pihaknya menegaskan memberikan keleluasaan bagi para DPC Gerindra di tingkat kabupaten/kota untuk bermanuver di Pilkada nanti. "Tetap kami serahkan ke DPC, untuk berkomunikasi dengan kandidat yang ada," ucapnya.

Gerindra tidak bisa mengusung paket calon secara mandiri di Pilkiada 2020 serentak 6 daerah di Bali, karena perolehan kursi parlemen hasil Pileg 2020 tidak memenuhi syarat minimal 20,00 persen suara. Untuk bisa mengusung paloet calon, Gerindra harus berkoalisi dengan partai lainnya di Pilkada 2020.

Di Denpasar, misalnya, Gerindra hanya memiliki 4 kursi DPRD 2019-2024 atau 8,89 persen suara parlemen. Di Badung, Gerindra hanya memiliki 2 kursi DPRD 2019-2024 atau 5,00 persen suara parlemen. Sedangkan di Bangli, Gerindra hanya memiliki 1 kursi DPRD 2019-2024 atau 3,33 persen suara parlemen.

Sementara di Jembrana, Gerindra hanya memiliki 4 kursi DPRD 2019-2024 atau 11,83 persen suara parlemen. Demikian pula di Tabanan, Gerindra hanya memiliki 3 kursi DPRD 2019-2024 atau 7,50 persen suara parlemen. Sebaliknya di Karangasem, Gerindra hanya memiliki 5 kursi DPRD 2019-2024 atau 11,11 persen suara parlemen.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kemungkinan untuk berkoalisi dengan Golkar sangat terbuka lebar. Hal ini diungkapkan Prabowo usai pertemuan yang dilaksanakan di kediamannya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.

"Tadi kami menukar pandangan membahas beberapa hal menyangkut kebangsaan, lingkungan strategis, sampai dengan kemungkinan-kemungkinan yang di depan kita bagaimana kerja sama Golkar dan Gerindra, khususnya di pilkada-pilkada tertentu," kata Prabowo.

Prabowo bahkan menyebut pertemuan sudah menyepakati secara spesifik pilkada daerah mana saja Gerindra dan Golkar akan bekerja sama. Namun, Prabowo tidak menyebutkannya secara rinci.

"Di beberapa tempat kami cocok. Di beberapa tempat kami setuju untuk berbeda," ujar Prabowo.

Prabowo menekankan, tidak ada persoalan ada daerah di mana kedua parpol tidak dapat bekerja sama. Bahkan meskipun Golkar dan Gerindra menjalin koalisi di skala nasional.

"Tidak ada masalah, ini demokrasi yang penuh dengan kekeluargaan, persaingan," lanjut Prabowo.

Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto juga mengamini pernyataan Prabowo. Ia mengatakan bahwa perbedaan dukungan Golkar dan Gerindra dalam Pilkada 2020 bukan persoalan.

Menurut Menko Perekonomian itu, baik Golkar maupun Gerindra, sama-sama mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

"Perbedaan dalam pilkada sesuatu normal dan wajar-wajar saja. Tapi kita semua sepakat mendukung dan menjaga persahabatan, NKRI dan berjuang demi kemajuan Indonesia," ujar Airlangga.

Dia pun menyatakan, Golkar dan Gerindra akan intens berkomunikasi. Menurut Airlangga, komunikasi Golkar dan Gerindra selama ini dapat dikatakan baik.

"Ini akan terus kami jaga, kami akan berkomunikasi secara periodik. Di kabinet, kami bicara cukup sering, tapi di sini antar Fraksi Golkar dan Fraksi Gerindra silaturahim selama ini sangat lancar," lanjut dia.