Breaking News:

Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I Gelar Talkshow Nasional Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Talkshow yang dilakukan secara daring ini turut menghadirkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar; Direktur Kepatuhan,

Penulis: Zaenal Nur Arifin | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Corporate Communication Angkasa Pura I
Asosiasi Karyawan Angkasa Pura I (AKA) menyelenggarakan Talkshow Nasional dengan tema ‘Pencegahan Tindak Pidana Korupsi’ 

Sertifikasi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan; 

Menyempurnakan layanan E-Procurement dengan menghadirkan Sistem Aplikasi Angkasa Pura Procurement (APPro) yang membuat proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, akuntabel, independen dan fairness hingga tercipta persaingan yang sehat dan kompetitif bagi semua pelaku usaha (vendor);

Kendalikan Peredaran Narkotik dari Dalam Lapas,Kadek Rusdi Kembali Diganjar Hukuman 12 Tahun Penjara

Wali Kota Seoul Park Won-soon Ditemukan Tewas, Sempat Menghilang di Tengah Tuduhan Pelecehan Seksual

Jokowi Ingatkan Para Kepala Daerah agar Hati-hati Putuskan Masuk New Normal

Memperkuat whistle blowing system untuk memberikan ruang kepada seluruh masyarakat untuk mengawasi proses bisnis dan aktivitas perusahaan;

Memperkuat peran Internal Audit dan Risk Management pada anak perusahaan dan afiliasi;

Mewajibkan kepada seluruh Direksi dan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi untuk melaporkan harta kekayaan (LHKPN);
Melakukan penilaian terkait integritas (track record) untuk setiap pelaksanaan rekrutmen dan promosi jabatan serta;

Memperkuat program Tunas Integritas yang dicanangkan oleh KPK ke dalam modul pelatihan berkelanjutan untuk seluruh karyawan Angkasa Pura Airports. 

“Berbagai strategi Ini merupakan upaya kami untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dan menghasilkan sumber daya manusia berintegritas tinggi dan berakhlak baik,” jelas Israwadi.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa berdasarkan data penanganan perkara KPK tahun 2004-Desember 2019 Swasta menempati posisi tertinggi pelaku korupsi sebanyak 297 orang atau 26 persen disusul dengan Anggota DPR dan DPRD sebanyak 257 orang dan terdapat 6 kasus korporasi berstatus tersangka pasca ditetapkannya PERMA 13/2016. 

Dalam PERMA 13/2016 pasal 4 ayat 2 dijelaskan korporasi dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana serta, tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak lebih besar, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya pidana.

“Kami mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Angkasa Pura Airportsdalam tindakan pencegahan korupsi dan menghimbau untuk tidak memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun dalam menjalankan proses bisnis serta aktif menjaga integritas di setiap level baik sebagai karyawan dan penyelenggara negara,” tambah Lili Pintauli Siregar.(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved