Breaking News:

Sponsored Content

Semua Fraksi Setuju Ranperda LKPJ APBD Karangasem Disahkan Jadi Perda

Ranperda terkait LKPJ pengunaan anggaraan APBD Kab. Karangasem Tahun 2019 disahkan DPRD Karangasem.

Istimewa
Semua Fraksi Setuju Ranperda LKPJ APBD Karangasem Disahkan Jadi Perda- Rapat paripurna di Kantor DPRD Karangasem, Kamis (30/7/2020) siang. 

TRIBUN-BALI.COM, AMLAPURA-Ranperda terkait laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) pengunaan anggaran APBD Kab. Karangasem Tahun 2019 disahkan DPRD Karangasem.

Ranperda disahkan saat rapat paripurna di Kantor DPRD, Kamis (30/7/2020) siang.

Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD, Nengah Sumardi.

Sebelum disahkan, ranperda dibahas dulu oleh masing-masing fraksi dan gabungan komisi DPRD Karangasem.

Pelabuhan Segitiga Emas di Bali Bernilai Rp 450 M Resmi Dibangun, Koneksikan Wilayah Strategis Ini

Napitupulu Angkat Bicara Terkait Polemik di BUMN, Adian: Jika Presiden Bilang Berhenti, Ya Berhenti

Ambisi Militer China di Tahun 2020 Diungkap Xi Jinping, Jadi Nomor Satu Dunia & Serukan Misi Ini

Setelah pembahasan, semua fraksi setuju untuk dijadikan perda dengan memberikan berbagai catatan strategis berkaitan penggunaan APBD tahun 2019 yang sudah disahkannya.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bisa menerima ranperda tersebut dan disahkan jadi perda dengan beberapa catatan.

Satu diantaranya dorong BPKAD untuk berinovasi untuk menggali potensi pendapatan baru serta investasi untuk tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem.

Catatan lain, fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan disektor pajak atau retribusi untuk tingkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan mempermudah akses dari sisi regulasi sebagai strategi untuk mendorong masyarakat untuk bayar pajak.

Fraksi Golkar, pelaksanaan APBD Karangasem tahun 2020 sesuai dengan aturan.

Begitu juga fraksi Gerindra sepakat setuju ranperda dijadikan perda dengan catatan anggaran lebih banyak dialokasikan ke sektor pendidikan dan kesehatan.

Harapannya agar masyarakat tetap terlayani.

Sedangkan fraksi Catur Muka mendorong, pemerintah agar tingkatkan pengawasan terhadap pengunaan anggaran dan mempertahankan opini tanpa pengecualian (WTP).

Potensi pendapatan baru harus dicari agar PAD Karangasem tetap meningkat.

“Pemerintah Daerah (Pemda) Karangasem harus terus berupaya jaga stabilitas ekonomi dan mengembalikan ekonomi. Harapannya daya beli masyarakat bisa meningkat,"jelas Wakil Ketua 1 DPRD, Nengah Sumardi.(*)

Penulis: Saiful Rohim
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved