Breaking News:

Alokasi Dana Desa di Klungkung Akan Diatur Khusus, Difokuskan Penanganan Sampah dan Kemiskinan

Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa mulai merancang Perbup khusus, yang nantinya mengatur peruntukan alokasi dana desa di Klungkung

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja. 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Alokasi dana desa yang disalurkan Pemkab Klungkung selama ini banyak dialokasikan oleh desa untuk pembangunan fisik kantor.

Berdasarkan realita ini, Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa mulai merancang Perbup khusus, yang nantinya mengatur peruntukan alokasi dana desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung I Wayan Suteja menjelaskan, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menginginkan alokasi dana desa juga dapat dikhususkan untuk penanganan kemiskinan dan sampah.

Mengingat selama ini cukup banyak desa yang alokasi dana desanya hanya digunakan membangun kantor.

"Jadi nantinya ADD itu akan diatur lebih mengkhusus. Misalkan untuk pengentasan kemiskinan, diatur agar digunakan untuk bedah atau rehab rumah, serta beasiswa bagi masyarakat miskin di desa. Jadi akan diatur lebih mengkhusus lah," ungkap Suteja, Minggu (23/8/2020).

Pihaknya saat ini tengah menyusun peraturan bupati terkait hal itu.

Rencananya peruntukan alokasi dana desa akan difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan pengelolaan sampah.

Apalagi ke depan setiap desa diminta mampu mengatasi masalah sampah di wilayahnya masing-masing.

"Terkait dengan persentase, itu belum kami atur. Mengingat kondisi geografis dan permasalahan di setiap desa itu berbeda-beda," jelasnya.

Menurutnya, selama ini sumber anggaran yang masuk ke desa cukup banyak, dan agar bisa dialokasikan sebaik-baiknya oleh desa.

Pemerintah pusat hanya bisa mengatur teknis untuk alokasi desa saja, sementara anggaran dana desa teknisnya diatur langsung oleh Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Jadi nanti antara Pemda dan desa bisa saling mendukung. Jika dari Pemkab belum bisa menyentuh anggaran untuk pengentasan kemiskinan, seperti bedah rumah dan lainnya, program itu bisa dilaksanakan dengan alokasi dana desa," ungkap Suteja.

(*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved