Analisis Faisal Basri: Kementerian Keuangan Suatu Saat Menyerah Jadi 'Pemadam Kebakaran'

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Akibat pandemi Covid-19, pengamat sekaligus ekonom senior Faisal Basri memberikan analisisnya terkini terkait ekonomi nasional.

Faisal Basri secara khusus menyoroti Kementerian Keuangan yang saat ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terdampak. 

Ia memprediksi Kemenkeu bisa menyerah dalam menyalurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebagai dampak pandemi Covid-19. 

Menurut Faisal Basri, suatu saat nanti Kemenkeu tidak akan sanggup lagi menangani anggaran, karena kasus Covid-19 masih terus meningkat hingga 147 ribu kasus.

"Tetapi akibat penanganan Covid-19 seperti ini berlama-lama, maka harus siapkan pengeluaran sosial lebih banyak."

"Karena itu, Kementerian Keuangan jadi pemadam kebakaran dan ada batasnya."

"Suatu saat Kementerian Keuangan bilang saya nyerah, gimana menangani ini berkepanjangan," ujarnya saat webinar, kemarin malam.

Dia mempertanyakan bagaimana caranya menyelamatkan ekonomi ketika pembatasan sosial berskala besar dibuka, tapi kasus positif Covid-19 masih tinggi.

"Jadi bagaimana mau selamat waktu ekonomi dibuka tatkala rasio positif dari rapid test itu masih 25 persen?"

"Artinya betapa banyak orang berseliweran mengidap Covid-19? Kan jadinya tidak bisa selesai," tutur Faisal Basri.

Dia menyarankan pemerintah memusatkan kekuatan untuk menangani dari sisi kesehatan, dengan meminimalisir kasus Covid-19, bukan malah ekonomi dahulu.

Saat ini Faisal Basri menilai titik berat pemerintah adalah pemulihan ekonomi.

Hal itu terlihat dari struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Ketua komitenya Menko Perekonomian, ketua pelaksananya Menteri BUMN, sekretaris eksekutifnya wakil ketua umum KADIN, ini kan mana penanganan kesehatan?

"Kalau di Gugus Tugas dulu, namanya Satgas Penanganan Covid-19 bertanggung jawab langsung ke Presiden, sekarang ke Menteri BUMN."

"Jadi substruktur penanganan ekonomi, mana bisa," paparnya.

Pemadam Kebakaran

Faisal Basri menyatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi 'pemadam kebakaran' dalam pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

Maksud Faisal Basri adalah Kemenkeu fokus menyalurkan bantuan sosial (bansos) terus-menerus, padahal laju kasus positif Covid-19 belum juga turun.

"Saya lihat sekarang Kementerian Keuangan seperti 'pemadam kebakaran'."

"Kementerian Keuangan adalah agensi negara, mencoba untuk memenuhi penetapan oleh suprastruktur," paparnya.

Kementerian Keuangan juga ia nilai tidak bisa mendikte kementerian lain untuk melakukan pemulihan dari sisi kesehatan.

"Penanganan Covid-19 tidak bisa dilakukan kalau kesehatannya tidak ditangani secara seksama."

"Selamatkan nyawa, baru selamatkan ekonomi," tegas Faisal Basri.

Namun sayangnya, Faisal Basri menambahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa mengatur terlalu jauh penggunaan belanja anggaran kesehatan.

"Ibu Sri Mulyani bukan Presiden, dan Ibu Sri Mulyani tidak bisa mendikte item-item apa saja dari belanja kesehatan."

"Misalnya untuk massive testing, logikanya testing sampai sekarang di Indonesia masih sangat rendah, baru 7.000 per satu juta penduduk."

"Ini bagaimana mau selamat ekonomi?" ulasnya.

Sementara, jumlah pasien Virus Corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 2.090 orang, per Sabtu (22/8/2020).

Sehingga, hari ini total ada 151.498 kasus positif. Hal itu seperti dikutip Tribun Bali via laman covid19.go.id.

Sementara total pasien sembuh ada 105.198 orang.

Sedangkan pasien yang meninggal total ada 6.594 pasien Covid-19 yang meninggal.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 22 Agustus 2020, dikutip Tribun Bali dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA
Jumlah Kasus : 32,267 (21.6%)

JAWA TIMUR
Jumlah Kasus : 29,715 (19.9%)

JAWA TENGAH
Jumlah Kasus : 12,188 (8.2%)

SULAWESI SELATAN
Jumlah Kasus : 11,376 (7.6%)

JAWA BARAT
Jumlah Kasus : 9,081 (6.1%)

KALIMANTAN SELATAN
Jumlah Kasus : 7,618 (5.1%)

SUMATERA UTARA
Jumlah Kasus : 5,978 (4.0%)

BALI
Jumlah Kasus : 4,368 (2.9%)

SUMATERA SELATAN
Jumlah Kasus : 4,037 (2.7%)

PAPUA
Jumlah Kasus : 3,534 (2.4%)

SULAWESI UTARA
Jumlah Kasus : 3,451 (2.3%)

KALIMANTAN TIMUR
Jumlah Kasus : 2,892 (1.9%)

NUSA TENGGARA BARAT
Jumlah Kasus : 2,550 (1.7%)

BANTEN
Jumlah Kasus : 2,470 (1.7%)

KALIMANTAN TENGAH
Jumlah Kasus : 2,314 (1.5%)

GORONTALO
Jumlah Kasus : 1,887 (1.3%)

MALUKU UTARA
Jumlah Kasus : 1,761 (1.2%)

MALUKU
Jumlah Kasus : 1,611 (1.1%)

SUMATERA BARAT
Jumlah Kasus : 1,528 (1.0%)

SULAWESI TENGGARA
Jumlah Kasus : 1,299 (0.9%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jumlah Kasus : 1,163 (0.8%)

ACEH
Jumlah Kasus : 1,141 (0.8%)

RIAU
Jumlah Kasus : 1,132 (0.8%)

KEPULAUAN RIAU
Jumlah Kasus : 701 (0.5%)

PAPUA BARAT
Jumlah Kasus : 643 (0.4%)

KALIMANTAN BARAT
Jumlah Kasus : 500 (0.3%)

LAMPUNG
Jumlah Kasus : 353 (0.2%)

KALIMANTAN UTARA
Jumlah Kasus : 339 (0.2%)

SULAWESI BARAT
Jumlah Kasus : 331 (0.2%)

BENGKULU
Jumlah Kasus : 287 (0.2%)

JAMBI
Jumlah Kasus : 271 (0.2%)

SULAWESI TENGAH
Jumlah Kasus : 235 (0.2%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jumlah Kasus : 222 (0.1%)

NUSA TENGGARA TIMUR
Jumlah Kasus : 165 (0.1%)

 (Yanuar Riezqi Yovanda)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Faisal Basri Prediksi Kementerian Keuangan Suatu Saat Menyerah Jadi 'Pemadam Kebakaran'