Para Ketua Terpilih Sowan ke Sugawa Korry Usai Dapat 'Hadiah' Terpilih Secara Aklamasi di Musda 2020

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Usai pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar kabupaten/kota se-Bali beberapa waktu lalu.

Para Ketua DPD II Golkar terpilih langsung mendatangi Kantor DPD I Golkar Bali, Denpasar, Rabu (26/8/2020).

Mereka selain datang untuk menyerahkan susunan kepengurusan hasil Musda juga berterima kasih atas dukungan DPD I Golkar Bali atas kelancaran jalannya Musda tersebut.

Seperti diketahui, seluruh Musda tersebut berjalan secara aklamasi.

• Nuril Bawa Pegadaian di Bali Tumbuh Melesat

• Tersingkir dari Timnas U-19, Kadek Dimas Ingin Perbaiki Kekurangan,Pasang Target di Piala Dunia U-20

• 10 Bulan Terakhir, KKP Tangkap 71 Kapal Asing yang Lakukan Illegal Fishing di Perairan Indonesia

Bahkan, menariknya seluruh 6 Pelaksana Tugas (Plt) Kedua DPD II Golkar Kabupaten se-Bali, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Golkar 2020-2025 melalui Musyawarah Daerah (Musda) 2020.

Seperti, Ketua DPD II Golkar Jembrana, Made Suardana yang ditemui usai menyerahkan susunan kepengurusan menyatakan pihaknya sangat bersyukur dengan lancarnya Musda Golkar kabupaten/kota se-Bali.

Ia mengakui awalnya banyak musda yang awalnya cukup panas. Hanya saja, dalam perjalannya berlangsung secara damai.

"Pertama Musyawarah Daerah ini bisa berjalan dengan baik di seluruh Bali, dengan awalnya kita bisa melakukan dengan penuh persaingan maju untuk menjadi calon DPD Golkar di masing-masing kabupaten,"

Untuk itu, pihaknya mengaku berterimakasih kepada DPD I Golkar Bali atas berbagai arahannya sehingga musda dapat berjalan secara lancar dan aklamasi.

"Dengan kebijakan pak ketua, bisa jalan sesuai target, kami ucapkan terima kasih," ucapnya.

Terkait dengan kepengurusan sendiri, Anggota DPRD Bali ini menegaskan bahwa pihaknya mengajak semua kader yang berpotensi, termasuk dari gerbong Ketut Widastra dan Wayan Suardika yang sempat menjadi saingannya saat Musda lalu.

"Kita akomodir semua, karena mereka masih punya pendukung," paparnya.

Di sisi lain, Ketua DPD I Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD II Golkar kabupaten/kota se-Bali yang telah berjalan lancar, aman, damai, sukses, dan demokratis.

“Saya bangga musda berjalan aman. Apalagi agenda pemilihan ketua semuanya aklamasi,” katanya.

• Berkas Jerinx Dinyatakan Lengkap, Jaksa Tunggu Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti

• Ditangkap Edarkan Ganja Sintestis, Hegar Dijatuhi Hukuman 8 Tahun Penjara

• Penumpang Meningkat, Citilink Buka Rute Banyuwangi-Denpasar PP

Sugawa Korry mengatakan musda berjalan lancar dan para ketua DPD terpilih aklamasi karena seluruh kader pemilik suara sejalan dengan pandangan DPD I Golkar Bali terkait figur-figur yang ada.

Ia juga menerangkan, ada lima hal yang menjadi dasar pandangan adalah seluruh ketua dan PLT.

 Ketua yang ada saat itu dan terpilih lagi merupakan tokoh-tokoh yang konsisten mengawal amanat Partai Golkar.

Pandangan berikutnya adalah seluruh ketua dan PLT. ketua solid dan konsisten mengamankan Munas Partai Golkar dengan tetap konsisten memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sehingga kondisinya tetap solid.

Ketiga, seluruh kader Golkar solid menciptakan suasana musda yang telah berjalan kondusif.

Keempat, semua ketua dan PLT. ketua telah menjalankan arahan jangka pendek DPP Golkar untuk melaksanakan program penanganan covid-19 berkat soliditas seluruh kader.

Dan kelima, seluruh kader Golkar di 6 kabupaten/kota telah merintis komunikasi kerjasama dengan parpol lain untuk mewujudkan koalisi yang sangat dibutuhkan untuk strategi kemenangan head to head.

“Aklamasi bagian dari demokrasi dan lebih jauh lagi memandang bahwa aklamasi juga inti dari musyawarah mufakat. Aklamasi puncak proses kontemplasi dari berbagai pengalaman Partai Golkar sebelumnya sehingga seluruh kader menuangkannya dalam sikap politiknya di musda yang berakhir dengan suasana kegembiraan, tertib dan sehat,” sebut Sugawa.

Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Bali ini juga menginstruksikan kepada DPD II kabupaten/kota se-Bali untuk segera membentuk Satgas Bantuan Sosial dan Bencana Golkar yang tugasnya on call setiap saat dibutuhkan untuk penanganan sosial dan bencana. Golkar memandang satgas ini penting dibentuk agar Golkar selalu cepat menjawab kebutuhan masyarakat utamanya di bidang sosial dan kebencanaan untuk memberi pertolongan.

“Masing-masing jumlahnya nanti 100 orang dan kita harapkan bisa mencapai 1.000 orang anggota di tiap kabupaten/kota. Satgas ini tidak bertugas untuk pengamanan kegiatan-kegiatan kepartaian seperti yang selama ini dilakukan tetapi bertugas untuk penanganan sosial dan kebencanaan,” jelasnya.

Sedangkan khusus untuk Pilkada sendiri, ia menugaskan secara khusus kepada DPD Golkar di 6 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak bulan Desember 2020 untuk segera mengkonsolidasikan ke Fraksi Golkar di DPRD kabupaten/kota, tingkat struktur terbawah, termasuk mengkomunikasikan kepada pasangan calon bahwa pergerakan dan strategi pemenangan sudah bisa dimulai.

Tugas Khusus Untuk Enam Kabupaten/Kota

Kepada 6 Ketua DPD Golkar kabupaten/kota (Jembrana, Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Bangli, dan Karangasem), Sugawa juga meminta agar memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon yang direkomendasikan DPP Partai Golkar bersama partai koalisi.

Para Ketua DPD Golkar di 6 kabupaten/kota ini juga diminta melakukan pengawasan dan motivasi kepada seluruh kadernya untuk bersatu padu memberi dukungan maksimal kepada pasangan kandidat yang diusung.

“Sudah tentu dari DPD I akan memberikan supervisi, berikan punishment apabila ada hal yang tak berjalan sesuai dengan koridor kebijakan partai,” katanya.

Tak hanya sanksi, Sugawa Korry juga menyebut ada reward atau penghargaan kepada kader yang telah bekerja maksimal memenangkan pasangan kandidat yang diusung Partai Golkar bersama partai koalisi.

Namun sebaliknya, walaupun kandidat kepala daerah yang diusung Golkar menang dalam Pilkada nanti, tetapi masih ada satu dua kader yang tidak melakukan dukungan yang semestinya dan hal itu bisa dibuktikan, maka sanksi akan diberikan sesuai mekanisme partai.

“Jadi kuncinya adalah bisa dibuktikan, ada saksi, walaupun calonnya menang apalagi kalah, tentu ada sanksinya,” tegas Wakil Ketua DPRD Bali ini. (*)