Breaking News:

Pemkab Buleleng Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama Pemungutan Pajak

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pada Rabu (26/8/2020), melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama

Pemkab Buleleng
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat menandatangani perjanjian kerja sama pemungutan pajak dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (26/8/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama Dirjen Pajak Kementerian Keuangan pada Rabu (26/8/2020), melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dalam hal pemungutan pajak.

Proses PKS dilaksanakan di Kantor Bupati Buleleng, Buleleng, Bali, secara daring.

Ditemui seusai melakukan PKS, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng Gede Sugiartha Widiada menjelaskan, dalam melakukan pungutan pajak pada sebuah objek, ada yang menjadi kewenagan pemerintah daerah, dan ada pula yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Sugiartha menyontohkan, seperti pajak hotel, ada beberapa potensi pajak yang bisa dipungut.

Seperti Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Hiburan, serta Pajak Penghasilan (PPh).

Untuk memungut PHR dan Pajak Hiburan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Sementara PPh menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang dalam hal ini dilakukan Kantor Pajak Pratama (KPP) Singaraja.

Selain itu, Sugiartha juga menyebut, dalam tata kelola pungutan jual-beli tanah juga ada dua sektor pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, yakni PPh dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dimana PPh, pajak yang harus dibayar oleh penjual tanah sebesar 2.5 persen, dan itu menjadi kewenangan pusat.

Sementara BPHTB dibayar oleh pembeli tanah sebesar 5 persen, dan hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Halaman
12
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved