Pemerintah Pastikan Tak Akan Membedakan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Gratis dengan Mandiri

TRIBUN-BALI.COM - Menteri BUMN yang juga Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menyampaikan terdapat dua skema dalam pelaksanaan vaksinasi massal yang direncanakan awal tahun depan.

 Skema pertama ialah vaksinasi gratis dari pemerintah dan vaksinasi mandiri bagi masyarakat mampu.

Erick menegaskan meski terdapat vaksinasi mandiri, tak berarti nantinya peserta vaksin mandiri akan didahulukan.

Ia menjelaskan tetap akan ada sinkronisasi penjadwalan dari vaksinasi massal nanti.

• Tertangkap Kamera, Ini Penampakan Mobil Toyota Starlet yang Hidup Lagi setelah Mati Suri 20 Tahun

• Seiring Pertambahan Usia, Jaga Kesehatan Otot dengan Konsumsi Buah Delima

• Manfaat Temulawak untuk Kesehatan Tubuh, Menetralkan Racun Hingga Turunkan Kolesterol

"Kemarin teman-teman pengusaha di Kadin bilang ya mereka siap bayar, tapi bukan nanti yang bayar didahulukan dengan yang gratis.

Ngga juga, ini yang jangan diputar balikkan. Nanti ada sinkronisasi jadwal, data jadi bukan juga yang diputar balikkan seakan-akan pemerintah mencari uang," jelas Erick dalam virtual konferensi pers pada Kamis (3/9/2020).

Selain itu, Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, disebut Erick mendapat usulan adanya tim penilaian vaksin.

Tim penilai vaksin nantinya akan bertugas menentukan penggunaan vaksin, yang juga akan menepis anggapan bahwa vaksin diperdagangkan.

Pihaknya akan mendiskusikan usulan adanya tim penilaian vaksin tersebut dengan Kepala Satgas Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan, serta Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala BRIN.

"Saya rasa sangat bagus masukkannya, karena jangan sampai nanti suudzon vaksin ini jadi perdagangan yang menguntungkan sebagian orang," ungkapnya.

Nantinya tim penilaian vaksin akan berkedudukan sebagai pelengkap di Satgas Penanganan Covid-19, bukan berdiri sebagai tim sendiri.

"Apakah tadi ada tim baru, Saya rasa ngga ada tapi tim ini akan melengkapi daripada tim Satgas," ujarnya.

Saat ini Indonesia baru fokus mendapatkan 70% vaksin dari total penduduk sekitar 273 juta jiwa.

Jumlah tersebut belum termasuk penduduk berusia 18 tahun, lantaran memang belum ada uji klinis pada penduduk usia itu.

• Update Covid-19 Bali, 3 September: Kasus Positif Bertambah 174 Orang, 117 Pasien Sembuh, 4 Meninggal

• Koster Janjikan Penghargaan dan Tawarkan Pekerjaan kepada Atlet Bali yang Berprestasi

• Tingkatkan Daya Literasi, Penerbit Erlangga Bali Sumbang Rak dan Ratusan Buku di Desa Sumerta Kelod

Serta penduduk usia 18 tahun dianggap memiliki daya tahan tubuh yang sangat bagus.

"Karena memang tadi secara vaksinnya belum diujicobakan, tetapi juga daya tahan tubuhnya masih sangat bagus.

 Bukan berarti nanti generasi muda dikorbankan, nanti ada lagi yang melintir generasi muda dikorbankan gara-gara ini, itu engga," tegasnya.(*)