Pertamina Berencana Hapus Pertalite & Premium, Anggota DPR Mulan Jameela Beri Usulan Begini

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Baru-baru ini anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela menuai sorotan atas usulannya kepada PT Pertamina (Persero) agar bisa menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dengan harga yang sama dengan Premium. 

Usulan Mulan Jameela tersebut dimaksudkan supaya masyarakat beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan jika BBM jenis Pertamax harganya bisa sama dengan Premium. 

Politikus dari Partai Gerindra yang juga eks vokalis Grup band Ratu ini melontarkan pendapatnya tersebut sebagai solusi atas rencana Pertamina yang akan menghapus BBM jenis Pertalite dan Premium. 

Dalam rapat dengar pendapat Komisi VII dengan direksi Pertamina pada Senin (31/8/2020) lalu, Mulan bertanya kepada Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, terkait apakah Pertamina telah memikirkan dampak dari penghapusan Premium dan Pertamax nantinya kepada masyarakat luas.

"Sekedar masukan saja kalau benar Premium dan Pertalite dihapus, apakah memungkinkan apabila harga Pertamax ini bisa diturunkan sama dengan harga Premium, mungkin ini bisa jadi solusi," kata Mulan Jameela dikutip dari TV Parlemen, Sabtu (5/9/2020).

Dia meminta manajemen Pertamina untuk mempertimbangkan secara matang rencana menghapus Premium dan Pertalite dari SPBU, terutama terkait dengan dampaknya pada masyarakat luas.

"Sejauh mana Pertamina sudah lakukan pengkajian yang mendalam dan lebih luas lagi kepada masyarakat terkait rencana penghapusan Pertalite dan Premium (Premium dan Pertalite dihapus)," ucap Mulan Jameela.

"Mengingat saat ini kita sedang ada ujian pandemi Covid-19. Kalau Premium dan Pertalite ini dihapus tentu akan berdampak yang tidak baik untuk masyarakat," kata dia lagi.

DPR cecar kesiapan Pertamina

Rekan separtai Mulan Jameela yang juga anggota Komisi VII DPR RI, Dony Oekon, mempertanyakan kemampuan Pertamina dalam memproduksi BBM dengan RON 91 atau lebih.

Menurut dia, saat ini Pertamina masih belum mampu memproduksi BBM nilai oktan 91 ke atas dengan jumlah besar guna memenuhi kebutuhan pasar.

"Jangan sampai kita harus impor lagi, mengikuti keputusan LHK tapi kita blm siap, Pertamina belum siap dan harus impor," ujar dia.

Lebih lanjut, Dony menyoroti proyek-proyek pembangunan dan pengembangan kilang Pertamina yang tidak kunjung rampung.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah untuk menunda rencana penghapusan dua jenis bensin subsidi itu.

"Yang dulunya targetnya semua (kilang) kita sudah running di 2024, tapi sampai hari ini belum berjalan," kata dia.