Breaking News:

Sebuah Bangunan Ilegal di Jalan Blambangan Denpasar Disegel Satpol PP Denpasar

Sebuah Bangunan Ilegal di Jalan Blambangan Denpasar Disegel Satpol PP Denpasar

Tribun Bali/Adrian Amurwonegoro
Satpol PP Denpasar menyegel sebuah bangunan ilegal di Jalan Blambangan, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, pada Selasa (8/9/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar menyegel bangunan ilegal di Jalan Blambangan, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, pada Selasa (8/9/2020).

Selain tak berizin, aktivitas sejumlah orang yang memanfaatkan bangunan semi permanen itu juga dianggap mengganggu kenyamanan warga setempat.

Kepala Satpol PP Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga menuturkan bangunan tak berizin tersebut sudah berdiri sejak tahun 2017 lalu.

Lantaran tidak ada tindak lanjut permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Denpasar melayangkan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3.

Dewa mengupayakan jalur mediasi agar pihak pendiri bangunan mengurus Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) mendirikan bangunan namun tidak jua diproses.

"Kasusnya sejak tahun 2017, ada sempadan sungai, ditegur oleh tata ruang, hingga SP 3 akhirnya kasus dilimpahkan kepada Satpol PP Kota Denpasar untuk mengeksekusi dengan menutup atau menyegel bangunan tidak berizin itu," kata Dewa kepada Tribun Bali.

Bangunan tersebut juga dinilai tidak sesuai dengan kaidah pendirian sebuah bangunan lantaran melanggar garis sempadan sungai atau batas perlindungan sungai.

Kasus bangunan ilegal ini pernah dibahas dalam rapat oleh unsur Muspika Setempat. Rencananya, bangunan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan tempat ibadah berupa Musala.

Akan tetapi, hal itu tidak mendapat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Denpasar Kementeruan Agama karena luas lahannya tidak sampai dengan 1 are.

"Rencana bangunan itu akan dipergunakan untuk Musala bagi warga setempat, pada rapat mediasi, FKUB tidak mengeluarkan rekomendasi karena luas lahan kurang dari 1 are, kurang terpenuhi persyaratannya," ujarnya.

Ditambahkan Dewa, yang menjadi masalah ketika bangunan bedeng tersebut digunakan beraktivitas oleh kumpulan orang tak dikenal dari luar domisili seolah-olah menjadi sebuah "markas" serta dengan dalih ibadah.

Aktivitas yang dipermasalahkan adalah etika orang-orang dari luar lingkungan setempat yang kerap mengganggu kenyamanan warga, salah satunya tidak sopan saat mengendarai sepeda motor.

Pemilik lahan pun akhirnya setuju untuk dilakukan penutupan pada bangunan tersebut.

"Masyarakat lingkungan setempat keberatan dengan aktivitas orang yang ngumpul di sana. Kelian Adat melapor ke Satpol PP, kami undang pemilik lahan, pemilik lahan tidak keberatan menghentikan kegiatan itu sampai bisa menunjukkan izin," ujarnya. (*)

Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved