Breaking News:

Giri Prasta Tolak Denda Warga Tak Pakai Masker, Harusnya Edukasi Dulu

Ini cara kami melakukan edukasi, karena kami paham betul, bukan hanya Badung, dunia pun sekarang terpuruk karena pandemi Covid-19.

Satpol PP Bangli
ILUSTRASI RAZIA MASKER - Satpol PP Bangli bersama tim gabungan ketika melakukan razia penggunaan masker di areal Pasar Kidul Bangli dan Pasar Kintamani, Bangli, Bali, Senin (7/9/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Pengenaan denda berupa uang sebesar Rp 100 ribu bagi yang tidak menggunakan masker tidak menjadi prioritas di Badung. Pemkab akan mengedepankan edukasi. Artinya Badung tidak menjalankan Pergub Nomor 46 secara saklek.

“Boleh tegas tapi harus melakukan pembinaan. Saya rasa denda itu tidak akan terjadi lagi di Badung. Kami akan terapkan edukasi ke Masyarakat,” kata Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Rabu (9/9/2020).

Kata dia, sidak penggunaan masker sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Sedangkan di Badung, Giri Prasta juga telah mengeluarkan peraturan senada berupa Perbup Badung Nomor 52 tahun 2020. “Tapi kami di Kabupaten Badung akan lebih mengedepankan edukasi dari pada pengenaan denda,” jelas dia.

Bupati asal Desa Pelaga, Petang itu mengaku sangat menghargai peraturan gubernur tersebut. Namun berkenaan dengan implementasi di Kabupaten Badung khususnya harus melakukan edukasi. Bentuk edukasi kepada masyarakat tidak langsung ke denda Rp 100 ribu.

“Ini cara kami melakukan edukasi, karena kami paham betul, bukan hanya Badung, dunia pun sekarang terpuruk karena pandemi Covid-19. Maka dari awal hingga sekarang dan kedepannya kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Badung,” ujar dia.

Ia menyampaikan sanksi denda administratif merupakan upaya terakhir bila upaya pembinaan dan teguran juga tidak diindahkan. Sedangkan terkait dengan penanganan saat ini, ia menilai terlalu represif.

“Maka saya kira itu tidak akan dilakukan kembali dan kami selaku Ketua Gugus Kabupaten Badung sudah minta kepada tim di bawah, kami kedepankan sekali lagi edukasi untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Ia menegaskan edukasi disiplin protokol kesehatan bukan menghapus sanksi administrasi. Sanksi akan diberlakukan apabila tahapan pembinaan tidak diindahkan. Artinya mereka yang didenda adalah yang bengkung.

Selain Badung, Pemkab Klungkung dan Karangasem juga mengambil langkah yang sama. Jajaran tidak diperkenankan melakukan penindakan denda jika mendapati warga yang tidak memakai masker.

Petugas diminta melakukan pembinaan terlebih dulu dan pemberian masker. Jika setelahnya masih melakukan hal yang sama secara berulang-ulang terlebih ada unsur kesengajaan, baru kemudian denda bisa dilakukan.

Penulis: I Komang Agus Aryanta
Editor: I Putu Darmendra
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved