Kritik Tajam Ahok Soal Pembubaran Kementerian BUMN, Ternyata Dilatarbelakangi Oleh Persoalan Ini

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Lontaran kritik tajam kembali disampaikan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.

Mengapa demikian? 

Menurut Ahok, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

Ahok menuturkan, tata kelola yang buruk ini juga dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.

Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok seperti dikutip dari tayangan yang diunggah akun Youtube POIN seperti dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri.

Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Ahok mengklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis saja dengan jabatan Komut Pertamina.

Dia merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan.

Salah satunya mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.

Menurut Ahok, Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja yang bekerja secara jujur untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina.