Dua Pekan Luhut Panjaitan dan Doni Monardo Ditugasi Presiden Redam Covid-19 di 9 Provinsi, Hasilnya?

TRIBUN-BALI.COM - Presiden Jokowi telah membentuk task force untuk menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi se-Indonesia, dua pekan lalu.

Pada 15 September 2020, Presiden memberikan waktu dua Minggu kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo, untuk memimpin task force tersebut

Tugasnya, menurunkan kasus, menekan angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan di sembilan provinsi.

Artinya, hari ini adalah batas terakhir Luhut dan Doni menekan kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

• 109 Prajurit Kodam IX/Udayana Sudah Terinfeksi Covid-19, Tiga Diantaranya Gugur

• Direktur: Terapi Plasma Konvalesen di RS Unud 11 Orang Berhasil Sembuh Covid-19

• Timnas U-19 Indonesia Vs Dinamo Zagreb, Garuda Muda Menang dan Nirbobol, Ini Kata Shin Tae-yong

Apabila melihat data dari Satgas Covid-19, tidak ada perubahan signifikan penyebaran Covid-19 selama dua pekan terkahir.

Misalnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Pada 15 September lalu kasus di DKI mencapai 1.076 kasus. Kasus positif di DKI fluktuatif dan sempat mencapai 1.352 kasus pada 21 September, sebelum kemudian menurun 898 kasus pada 28 September.

Begitu juga di Jawa Timur, kasus temuan positif Covid-19 pada 15 September mencapai 378 kasus.

Temuan kasus fluktuatif, dan cenderung menurun. Pada 28 September kemarin kasus positif Covid-19 di Jatim mencapai 284 kasus.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengklaim kasus Covid-19 cenderung menurun.

Bahkan, menurut Doni, kasus aktif Indonesia berada di bawah rata-rata global.

"Kita lihat data di sini, 6 September menuju ke 13 September terjadi kenaikan sekitar 0,5 persen, dan berturut-turut terjadi penurunan."

"Data kemarin telah berada di posisi 22,5 persen. Tepatnya 22,46 persen."

"Ini tren penurunan, jadi kita lihat data global pada 23,13 persen. Kita berada di bawah angka global ya untuk kasus aktif," papar Doni dalam konferensi pers virtual, Senin kemarin.

Untuk kasus sembuh, menurut Doni juga terjadi fluktuasi.

• Aksi Bebaskan Jerinx SID di Depan PN Denpasar Dapat Pelarangan dari Aparat Kepolisian

• Tak Efektif Cegah Covid-19, 8 Kesalahan Sepele Pakai Masker yang Sering Dilakukan

• Ini Kekayaan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Sempat Ingin Fokus Bisnis Peternakan dan Pertanian

Pada 20 September 2020 kasus sembuh mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen menjadi 73,77 persen, dan berada di atas rata-rata kesembuhan dunia.

"Demikian angka kematian kalau kita lihat pada 6 September yakni 4,1 persen, kemudian turun, turun, dan sekarang berada di posisi 3,8 persen."

"Artinya mengalami tren penurunan walaupun masih di atas angka rata-rata global," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo, mengawal penanganan Covid-19 di sembilan provinsi.

"Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marinves yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu Bapak Doni Monardo."

"Untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada Menteri Kesehatan yaitu Bapak Terawan."

"Untuk dapat menangani kasus Covid-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Kesembilan provinsi tesebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Luhut dan Doni diminta agar kasus Covid-19 dapat diturunkan di sembilan provinsi tersebut.

"Selain itu adalah peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian," jelasnya.

Luhut dan Doni, menurut Wiku, diberi tenggat waktu selama dua minggu untuk melakukan tugas tersebut.

Oleh karena itu, menurut Wiku, sejumlah langkah telah dirancang agar target penanganan Covid-19 tersebut tercapai.

Pertama, menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat.

Kedua, melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak yang melanggar peraturan.

Juga, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate atau kesembuhan.

"Terakhir yaitu penanganan secara spesifik klaster klaster Covid-19 di setiap provinsi ini."

"jadi penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut."

"Berarti di kabupaten kota, dan juga di dalam kabupaten kota itu kita akan lihat klaster-klaster yang lebih spesifik ada di mana, dan itu harus ditangani dengan segera," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo, untuk mengawal perkembangan penanggulangan Covid-19 di delapan wilayah.

Selain menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga merangkap Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas Covid-19."

"Untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," ujar Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Delapan wilayah tersebut, menurut Airlangga, mengalami kenaikan kasus Covid-19 yang tinggi.

Delapan wilayah itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Kedelapan provinsi tersebut menyumbang lebih dari 50 persen kasus positif di Indonesia.

"Oleh karena itu, Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasikan lebih, khususnya di 8 wilayah yang terdampak, lebih besar kenaikannya," paparnya.

Dalam mengawal dan memonitor penyebaran Covid-19 tersebut, Presiden, menurut Airlangga, meminta agar koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditingkatkan.

Selain itu, mengawal agar penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan intervensi berbasis lokal.

"Sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW bisa terus termonitor,” jelasnya

"Tadi arahan Bapak Presiden, bahwa pengelolaan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pusat atau daerah."

"Dan keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi."

"Dan ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak dari pada pandemi Covid-19," paparnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Dua Pekan Luhut Panjaitan dan Doni Monardo Ditugasi Redam Covid-19 di 9 Provinsi, Ini Hasilnya,