Sebabkan Orang Miskin Jadi Semakin Melarat, WHO Tak Lagi Sarankan Lockdown dalam Penanganan Covid-19

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menutup wilayah dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9/2020).

"Sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten," kata Presiden.

Menurut Presiden, seperti yang sudah sering disampaikan, strategi yang paling efektif dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 adalah strategi berbasis lokal, baik itu pembatasan di tingkat RT, RW, desa, ataupun kampung.

"Sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus."

"Karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten atau kota, tidak semuanya berada pada posisi merah, yang 20 itu."

"Sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisir," ucap Presiden.

Begitu juga menurut Presiden di tingkat kabupaten, yang tidak semua kecamatan kondisi risiko penularannya sama. Sehingga, treatment atau penanganannya tidak sama pula.

"Tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama, (zona) merah semuanya."

"Ada hijau, ada yang kuning, itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda," tutur Presiden.

Presiden mengingatkan keputusan atau kebijakan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten, atau kota, harus melihat terlebih dahulu data sebaran.

Sehingga, keputusan yang diambil tepat dalam menekan penyebaran virus.

"Kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif, dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," paparnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Bikin Orang Miskin Semakin Melarat, WHO Tak Lagi Sarankan Lockdown untuk Hadapi Covid-19,