Pejabat Pentagon AS Angkat Bicara Soal Kunjungan Menteri Prabowo Subianto: Dia Rekan Kami

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintahan Presiden Donald Trump mengatakan siap menyambut kunjungan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ke Pentagon, markas militer Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, Amerika Serikat telah mencabut larangan terhadap Prabowo untuk masuk ke negara itu terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan militer, seperti di Timor Timur.

Namun sejak diangkat menjadi Menteri Pertahanan RI tahun lalu, Pemerintahan Trump telah menganggap Prabowo sebagai tokoh kunci untuk memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia.   

Apalagi setelah Washington memperhatikan jika militer Indonesia sedang dibujuk oleh Rusia dan China.

Baca juga: Update Covid-19 Bali, 17 Oktober: Kasus Positif Bertambah 92 Orang, 99 Pasien Sembuh dan 2 Meninggal

Baca juga: Bali United Gelar Game Internal, Pemain Cetak Banyak Gol

Baca juga: Nikah 4 Kali, Begini Sosok Raja Thailand Maha Vajiralongkorn yang Kontroversial & Picu Demo Besar

Seorang pejabat senior pertahanan AS sangat membela keputusan untuk menyambut Prabowo yang dijadwalkan juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper.

 "Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang ditunjuk Presiden Indonesia, yang terpilih dua kali, dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," kata pejabat yang tak mau disebut namanya.

 "Dia adalah rekanan kami, kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra."  imbuhnya.

Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington DC, setelah Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Rusia.

Amnesty International dan pendukung hak asasi manusia lainnya mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberinya visa.

Sudah hampir 20 tahun Amerika Serikat menolak memberikan visa untuk bisa ke negaranya, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Boston University.

Di tahun 2012, Prabowo pernah mengatakan visa ke Amerika Serikat juga ditolak, setelah ia dituduh memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang pada tahun 1998 yang berakhir dengan turunnya presiden Soeharto.

"Keputusan Departemen Luar Negeri untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah benar-benar kebalikan secara tiba-tiba dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada," kata Direktur Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International AS, Joanne Lin.

Joanne menyebut kunjungan Prabowo menjadi sebuah "bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia".

Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer Amerika Serikat kepada unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia, ikut mengecam keputusan pemerintahan Trump.

Baca juga: Update Covid-19 di Denpasar, 1 Meninggal & Positif Tambah 29 Orang, Dewa Rai Imbau Patuhi Prokes

Baca juga: Ketua TGPF Jamin Hasil Laporan Investigasi Kasus Penembakan di Intan Jaya Papua Transparan

Baca juga: Ramalan Zodiak Keuangan 18 Oktober 2020: Aquarius Banyak Pengeluaran, Gemini Tahan Hasrat Belanja

Ia mengatakan Prabowo Subianto "tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini."

"Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden [Trump] dan Menteri Luar Negeri [Amerika Serikat] sekali lagi telah menunjukkan jika bagi mereka 'hukum dan ketertiban' adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan," katanya.

Prabowo diketahui mendaftar militer pada usia 19 dan enam tahun kemudian bergabung dengan Kopassus, pasukan khusus Angkatan Darat

 Ia memimpin Tim Mawar yang dituduh menculik aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menggulingkan Soeharto.

 Tiga belas aktivis sejak saat itu masih hilang.

Prabowo secara konsisten membantah keterlibatannya dalam setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Jakarta, Timor Timur, dan juga Papua Barat.

Tapi Prabowo menjadi pemain politik, yang telah berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden.

Sementara itu, Amerika Serikat diperkirakan akan memperbarui peringatan ke Jakarta soal pembelian senjata besar-besaran dari Moskwa.

 Menurut sejumlah ahli, membeli jet tempur Rusia dapat memicu sanksi AS di bawah Undang-Undang Menangkal Musuh AS dengan Sanksi (CAATSA).

 "Kami mengangkat masalah risiko CAATSA dalam semua percakapan kami dengan Kementerian Pertahanan," kata pejabat AS itu.

Kementerian Pertahanan RI menolak mengomentari perjalanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat.

Di daftar keinginan Indonesia diantaranya adalah "peta jalan" untuk mendapatkan jet tempur F-35, menurut salah satu pejabat Indonesia kepada Reuters yang tak mau namanya dimuat.

"[Tapi] sejujurnya kami tidak berharap banyak," katanya.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pejabat Pentagon AS Bela Kunjungan Menhan Prabowo Subianto: Dia Rekan Kami",