Breaking News:

Pilkada Serentak

Banyak APK Liar Tak Sesuai Regulasi, Bawaslu Bali Soroti Baliho Paslon di Denpasar

Komisioner Bawaslu Bali, Ketut Sunadra mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan kampanye di enam kabupaten/kota di Bali berjalan secara kondusif

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
tribunnews
ilustrasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) - Banyak APK Liar Tak Sesuai Regulasi, Bawaslu Bali Soroti Baliho Paslon di Denpasar 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Jalannya tahapan kampanye di Pilkada Serentak 2020 di Bali terus mendapat atensi khusus Bawaslu Bali.

Komisioner Bawaslu Bali, Ketut Sunadra mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan kampanye di enam kabupaten/kota di Bali berjalan secara kondusif.

“Jadi memang kita sudah rutin kita rekap laporan pelaksanaan kampanye di enam kabupaten/kota sih relatif kondusif, belum ada temuan dan laporan terkalit pelanggaran kampanye,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (22/10/2020).

Hanya saja, pihaknya menyoroti terkait jalannya tahapan kampanye di Pilkada Kota Denpasar.

Baca juga: Koster: Penggunaan Kendaraan Bermotor Tak Ramah Lingkungan Tidak Sesuai dengan Visi Pembangunan Bali

Baca juga: Warga Nongan Karangasem Dihebohkan Fenomena Air Keluar dari Pohon Belalu, Diyakini Sebagai Anugerah

Baca juga: Seusai Tampil 2 Kali & Cetak 4 Gol Bersama Mitra Devata, Nyoman Sukarja Kembali Merasa Percaya Diri

Menurutnya, di Pilkada yang berlangsung pada ibukota Provinsi Bali itu banyak pelanggaran terkait dengan Alat Peraga Kampanye (APK), terutama baliho paslon yang tidak sesuai dengan design yang disepakati bersama KPU dan Bawaslu.

“APK tahu lah biasa, karena diawal mereka sepakat nggak masang APK yang haknya 200 persen. Tapi fakta di lapangan kan banyak baliho di pasangan sebelum penetapan paslon, yang jelas kajian kita yang resmi yang design paslon, yang disepakati sebelum penetapan itulah yang dipasang, di luar itu ditertibkan, keras,” katanya.

Sunadra menegaskan bahwa masyarakat atau para pendukung para paslon tersebut tidak boleh asal memasang APK tersebut, utamanya yang memiliki design yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati bersama.

Padahal, menurutnya KPU sudah memberikan kesempatan terkait memfasilitasi pemasangan dan pengadaan APK-APK tersebut.

“Tidak ada istilah sebagai bentuk partisipasi rakyat boleh masang di tempat pribadi, nggak ada rumus itu, yang rumusnya yang harus diketahui oleh masyarakat terutama melalui kawan-kawan, yang boleh dipasang APK yang designnya dari paslon kemudian disepakati diadakan oleh KPU, yang jumlahya sudah jelas, jenisnya sudah jelas umbul-umbul, spanduk, baliho, dan videotron,” tegasnya.

“Ya bentuk partisipasi dengan memasang itu tidak ada, nggak boleh, karena ini kan free and fair, harus adil, makanya difasilitasi KPU lewat APBD, kalau yang dipasang dirasa masih kurang, paslon boleh memasang hal yang sama, yang didesign paslon yang diadakan oleh KPU sebanyak dua kali lipatnya, di luar itu tidak ada,” imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved