Soal Penanganan Demo Omnibus Law, Gubernur Koster Mengaku Dapat Respons Positif dari Luar Negeri

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terus berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Bali dalam melakukan pengamanan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berkaitan dengan demonstrasi penolakan Undang-Undang (UU) 'Omnibus Law' Cipta Kerja.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan pihaknya bahkan sudah bersinergi dengan Majelis Desa Adat (MDA) dan kabupaten/kota se-Bali.

Sehingga akhirnya, MDA Bali mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan warga melakukan demonstrasi di wewidangan desa adat.

"Dan ini telah menunjukan hasil yang sangat positif serta mendapat respons dari luar Bali termasuk dari dunia luar negeri, bahwa Bali memiliki kearifan lokal yang sangat memadai, kuat, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal berkaitan dengan reaksi masyarakat terkait dengan UU Cipta Kerja," kata Koster dalam sidang paripurna DPRD Bali, Senin (26/10/2020).

Sebelumnya, MDA Bali memang telah mengeluarkan surat keputusan mengenai pembatasan kegiatan unjuk rasa di wewidangan desa adat selama gering agung Covid-19.

Dalam surat keputusan nomor 08/SK/MDA-PBali/X/2020 itu, MDA melarang kegiatan unjuk rasa selama gering agung Covid-19 yang melibatkan peserta lebih daripada 100 orang di setiap wewidangan desa adat di Bali.

Ada berbagai pertimbangan yang diambil oleh MDA Bali dalam mengeluarkan keputusan tersebut, salah satunya melihat pandemi/gering agung Covid-19 di Bali yang masih tinggi dengan tingkat kematian yang relatif banyak.

Situasi ini dinilai telah menimbulkan dampak yang luas terhadap ekonomi, sosial, adat, budaya, ketertiban serta penyelamatan umat manusia.

Dalam surat keputusan itu, MDA Bali juga menginstruksikan kepada semua prajuru desa adat di Bali untuk melaksanakan keputusan ini secara bersama-sama dengan krama desa adat, krama tamiu dan tamiu di wewidangan masing-masing.

Pelaksanaanya dikoordinasikan oleh pacalang desa adat masing-masing dengan penuh disiplin, tertib dan bertanggungjawab.

Di sisi lain, MDA Bali juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di Pulau Dewata agar tidak memakai cara kekerasan dalam menyikapi perbedaan pandangan mengenai UU 'Omnibus Law'Cipta Kerja.

"Dalam menyikapi perbedaan pandangan tentang UU Cipta Kerja hendaknya dilaksanakan dengan cara-cara sesuai tuntutan agama, cara-cara konstitusional, baik dan elegan, jauh dari kekerasan, jauh dari anarkis," kata Bendesa Agung MDA Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet dalam videonya yang diterima Tribun Bali, Selasa (13/10/2020).

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga meminta agar masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan hoaks yang beredar.

Kepada seluruh masyarakat, termasuk mahasiswa, Sukahet mengingatkan bahwa negara Indonesia berdasarkan asas Pancasila dan negara hukum.

Di samping itu, semua warga masyarakat Indonesia juga sebagai umat beragama.

Oleh karena itu, Sukahet menilai, semua permasalahan mestinya diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui mekanisme hukum atau konstitusional.

Terutama bagi masyarakat Bali yang melaksanakan tuntutan agama, seharusnya mengedepankan musyawarah atau cara-cara konstitusional yang dibenarkan oleh hukum.

Maka dari itu, kata Sukahet, masyarakat Bali seharusnya mengedepankan semangat menyama braya, para-paros, segalak-segilik, selunglung dan sebayantaka sarpana ya.

Baginya, masyarakat Bali sangat anti terhadap kekerasan sehingga semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah atau mekanis konstitusional atau mekanisme hukum.

"Saya mengingatkan, janganlah sampai pernah merusak Bali yang selalu dengan susah payah kita bangun bersama, yang sangat kita cintai ini dengan tidakan yang anarkis," pintanya lagi.

Sukahet juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Baginya masalah pasti selesai dan Bali tetap rukun, indah, aman, damai dan membahagiakan. (*)