Breaking News:

Pemkab Bangli Berencana Lakukan Seleksi Empat Jabatan Kepala Dinas Desember Ini

Pemkab Bangli kini mulai melakukan upaya pengisian jabatan, walaupun jelang pelaksanaan Pilkada.

Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Plt Kepala BKD-PSDM, I Made Mahindra Putra 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Memasuki awal tahun 2021, empat jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dipastikan kosong.

Pemkab Bangli pun kini mulai melakukan upaya pengisian jabatan, walaupun jelang pelaksanaan Pilkada.

Empat jabatan yang kosong diantaranya Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) yang pensiun pada bulan Juli 2020.

Selain itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Disdukcapil, dan Kepala Disdikpora Bangli yang memasuki pensiun pada bulan Maret 2021.

Baca juga: Satu Warga Kintamani yang Positif Covid-19 Meninggal Dunia

Baca juga: Jerinx Jelaskan Alasan & Maksud Dibalik Kalimat yang Diunggahnya di Media Sosial

Baca juga: Apa Makna dari Ikrar Sumpah Pemuda? Jawaban TVRI Kelas 4-6 SD

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKD-PSDM Bangli, I Made Mahindra Putra membenarkan ihwal rencana pengisian empat jabatan lowong itu.

Dikatakan bahwa rekomendasi pelaksanaan lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Prama (JPTP) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga sudah keluar.

Namun saat ini, pihaknya masih menunggu izin dari Kemendagri.

“Sudah diajukan sejak awal bulan Oktober lalu,” ucapnya, Selasa (27/10/2020).

Lanjut dijelaskan, izin Mendagri ini wajib ada mengingat Bangli saat ini tengah melaksanakan Pilkada.

Dimana sesuai SE Mendagri, enam bulan sebelum dan sesudah penetapan calon tidak boleh dilakukan mutasi.

“Tapi disana ada klausul itu boleh melakukan (mutasi, red) seizin Mendagri. Memang saat ini masih berproses, namun yang terpenting ada izin dari Mendagri. Sepanjang diizinkan ya kita laksanakan. Tapi tetap kita tunggu bagaimana hasilnya,” ungkap dia.

Mengenai urgensi terhadap proses pengisian jabatan kepala OPD di tengah pelaksanaan pilkada, menurut Mahindra, harus segera diisi karena penempatan Plt. pada jabatan kosong maksimal hanya enam bulan.

Sesuai jadwal, rencananya seleksi dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember 2020.

“Nanti pelantikannya bisa dengan bupati yang baru. Mengenai anggaran proses seleksi JPTP ini telah kami usulkan pada pelaksanaan APBD perubahan 2020 sebesar Rp. 200 juta,” tandasnya. (*).

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved