Breaking News:

Organisasi Guru Apresiasi Janji SK Cabup di Sumbawa

Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota ikut menentukan mutu pendidikan di suatu daerah

Ganendra
Ilustrasi guru. 

TRIBUN-BALI COM, JAKARTA- Kepedulian pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota ikut menentukan mutu pendidikan di suatu daerah.

Terlebih, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar (SD dan SMP).

Karenanya, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menyampaikan apresiasi terhadap pasangan calon kepala daerah pada pilkada yang berani berjanji memperhatikan pembangunan mutu pendidikan di daerahnya.

Seperti halnya, salah satu pasangan calon kepala daerah Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB), Syafaruddin Jarot dan Mokhlis pada Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang mengusung tema pemberdayaan ekonomi, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial kebudayaan.

“Intinya, calon kepala daerah memang harus mem-back up majunya pendidikan. Setiap daerah memiliki kekuatan penuh terhadap pendidikan,” kata Heru Purnomo, di Jakarta, Kamis (29/10).

Heru menjelaskan, untuk pendidikan menengah, tata kelola sepenuhnya di tingkat provinsi. Sementara untuk tata kelola pendidikan SD dan SMP ada di kabupaten dan kota. “Jadi, kepedulian pemerintah kabupaten atau kota ikut menentukan (mutu pendidikan),” katanya.

Oleh karena itu, Heru menyambut positif mendengar ada janji calon pasangan pada pilkada itu perlu dikonversikan menjadi kebijakan yang total mendukung kemajuan pendidikan saat terpilih nanti. Selama ini, Heru mengamati, birokrasi pendidikan yang ada di daerah justru lebih berfungsi sebagai penghambat kemajuan pendidikan.

“Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali regulasi yang tidak mendukung sepenuhnya pemberdayaan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan,” terangnya.

Setidaknya, ada beberapa syarat agar upaya pembangunan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pertama, SDM harus mempunyai orientasi membangun pendidikan. Kedua, memberikan perhatian terhadap anggaran terkait pendidikan di APBD.

“Neraca pendidikan daerah saat ini rata-rata di seluruh Indonesia masih di bawah 10%. Kalau seperti itu kan terlihat sekali belum support. Padahal dalam UUD anggaran pendidikan itu minimal 20%. Sejauh ini baru DKI, Batam, kemudian Kaltim kalau tidak salah,” sebutnya.

Halaman
123
Editor: Aloisius H Manggol
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved