Breaking News:

Minta Ketegasan Sikap Soal Aliran Hare Krisna, PHDI Bali Kembali Bersurat ke PHDI Pusat

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali kembali mengirimkan surat kepada PHDI pusat terkait aliran Hare Krisna (ISKCON) di Bali.

Tribun Bali/I Nyoman Mahayasa
Ketua PHDI Bali, I Gusti Ngurah Sudiana 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali kembali mengirimkan surat kepada PHDI pusat.

Surat tertanggal 5 November 2020 itu dikirimkan dengan tujuan agar PHDI pusat segera memberikan sikap berkaitan aliran Masyarakat Internasional Kesadaran Krisna atau International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) di Bali.

Ketua PHDI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Sudiana, membenarkan pihaknya kembali mengirimkan surat kepada PHDI pusat.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada banyak pihak di antaranya Gubernur Bali, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Kapolda Bali, dan Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana, dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Selain itu, surat juga ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bali, PHDI kabupaten/kota/kecamatan se-Bali, serta lembaga dan instansi lain yang terkait.

Baca juga: Kisah Kesaktian Ratu Gede Mas Mecaling Dalem Ped, Dianugerahi Ajian Kanda Sanga hingga Panca Taksu

"Ya karena kita sudah dari 1 Agustus ngirim surat belum ada kepastian jawaban dari PHDI pusat secara tertulis. Karena itu, kita sebagai PHDI Bali di daerah menyusul lagi suratnya demi mendapatkan kepastian dari surat kita yang lalu, ditambah dengan usulan baru," kata Prof Sudiana saat dikonfirmasi Tribun Bali melalui sambungan telepon dari Denpasar, Minggu (8/11/2020).

Dalam surat tersebut, PHDI menegaskan bahwa pihaknya terus menerus menerima aspirasi yang bukan wewenangnya sehingga diteruskan kepada PHDI pusat serta lembaga lain yang berwenang.

Aspirasi yang dimaksud yakni berupa permohonan pencabutan pengayoman terhadap ISKCON/Hare Krisna.

Hal ini berdasarkan alasan-alasan yang sudah diuraikan dalam laporan Tim Kerja PHDI Bali sebelumnya yang kewenangannya ada di PHDI pusat.

Kemudian aspirasi yang kedua, yakni PHDI pusat diminta menyatakan ISKCON/Hare Krisna bukan agama Hindu karena teologinya berbeda.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved