NTP di Bawah 100, Kondisi Pertanian Bali Sudah 'Lampu Merah'

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat, Nilai Tukar Petani (NTP) di Pulau Dewata indeks-nya sudah berada di bawah 100.

Data itu tercatat pada April 2020 sebesar 94,81 dan pada Mei turun lagi menjadi 93,64.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud), I Wayan Windia menuturkan, pada tahun sebelumnya, NTP di Bali masih sedikit di atas 100, yakni di sekitar 104 karena tertolong oleh kinerja sub-sektor perikanan dan perkebunan.

"Saya tidak menemukan data bulan terakhir dalam siaran BPS Bali di internet. Tetapi saya pikir hingga saat ini tidak banyak berubah. Paling tidak, data NTP di Bali masih di bawah 100," kata Windia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribun Bali, Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Cedera Kepala Berat, Pria Mr.X Tak Sadarkan Diri Akibat Laka Lantas di Depan Trans Studio Mall

Baca juga: 4 Zodiak yang Bisa Membaca Karakter Orang Lain, Pisces Penuh Empati

Baca juga: Soroti Polemik Nikita Mirzani dengan Pendukung Habib Rizieq, Hotman Paris Juluki Si Ratu Nyali

Windia menegaskan, jika saat ini NTP di bawah 100, maka hal itu menunjukkan bahwa sektor pertanian di Bali sudah anjlok total dan berada dalam kondisi “lampu merah”.

Data itu juga, kata Windia, mengindikasikan bahwa kondisi sub-sektor pertanian tanaman pangan yang berkait dengan eksistensi subak, dalam kondisi yang jauh lebih buruk.

"Nilai 100 dalam NTP menunjukkan bahwa, pendapatan dan pengeluaran petani dalam kondisi pak-pok. Kalau nilainya di bawah 100, artinya pengeluaran petani lebih tinggi dari penerimaannya. Lalu kalau dalam kondisi yang merugi, siapa yang tahan terus berada di sektor pertanian?," kata dia.

NTP Bali yang berada di bawah 100, berarti menunjukkan bahwa dalam waktu singkat akan terjadi konversi sawah secara besar-besaran di Bali.

Data terbaru dalam buku 'Bali Membangun' menunjukkan, bahwa per tahun, rata-rata sawah berkurang di Bali kurang lebih 2.800 hektare dan saat ini sawah di Bali tinggal sekitar 69.000 hektare.

Di Bali sendiri, keberadaan sektor pertanian berkaitan erat dengan eksistensi subak.

Windia menegaskan, harus terus diingat bahwa tanpa ada sawah dan subak di Bali, jangan harap ada pembangunan ekonomi di Bali.

Dirinya mengutip pernyataan Sutawan (2005) yang menegaskan bahwa tanpa adanya sawah dan subak, maka kebudayaan Bali akan roboh.

"Tapi untunglah sektor pariwisata di Bali sedang macet total. Sehingga sawah di Bali dapat lebih diselamatkan. Tetapi, kalau kondisi seperti ini terjadi pada saat sebelum Corona, maka sudah dipastikan kaum kapitalis sudah pesta pora memangsa lahan sawah di Bali," paparnya.

Renyah

Banyak yang mengeluh bahwa nilai produk sektor pertanian saat ini sangat anjlok karena sektor pariwisata di Bali yang macet total.

Hal itu mengindikasikan bahwa sektor pertanian sangat tergantung dari sektor pariwisata.

Tak hanya pertanian, bahkan semua sektor di Bali sangat tergantung dari sektor pariwisata.

Oleh karena itu, kalau sektor pariwisata sedang sakit flu, maka sektor lainnya paling tidak akan menderita batuk-batuk.

"Sektor pariwisata diposisikan sebagai lokomotif bagi sektor ekonomi di Bali. Tapi sayang, lokomotifnya ternyata sangat renyah. Sedikit saja “terkontaminasi”, maka lokomotifnya sudah ngambek," kata Windia.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stispol) Wira Bhakti, Denpasar ini menilai, renyahnya lokomotif perekonomian di Bali karena pejabat yang terlalu suka dan silau dengan hal-hal yang glamor.

Mereka terlalu ingin kerja ringan, cepat dan santai, tetapi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan besar.

Windia memaparkan, bahaya yang terjadi seperti saat ini sebenarnya sudah diwacanakan oleh para ahli sejak tahun 2000.

Tatkala sumbangan sektor tersier (pariwisata) di Bali melompat menjadi 67 persen dan sektor primer (pertanian) merosot menjadi 19 persen.

"Tetapi sama sekali para pejabat kita tidak ada yang hirau. Mereka sudah ke-enak-an berada dalam zona nyaman. Tetapi memang demikianlah watak kaum pejabat kita di seluruh dunia," tuturnya.

Bagi Windia, pejabat pada umumnya tidak suka membangun sektor pertanian karena manusianya banyak, tabiatnya macam-macam, miskin, hasilnya tidak segera dapat terlihat, dan sebagainya.

Sedangkan jangka waktu kepemimpinan publik hanya sekitar  5 sampai 10 tahun.

Oleh karena itu, Windia menilai, apapun yang terjadi dan pernyataan yang dibuat oleh para ahli, tetap saja para pejabat publik umumnya tidak akan bergeming.

Mereka lebih suka membangun sektor non pertanian yang menimbulkan citra yang cepat meroket agar dipilih lagi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sebetulnya, berbagai usaha sudah dilakukan oleh sang pejabat untuk mendekatkan sektor pertanian dan sektor pariwisata di Bali.

Tetapi sama sekali tidak berhasil mencapai tujuannya, yakni untuk mendukung kehidupan petani kita.

Hal itu dikarenakan memang tidak gampang melawan kapitalis yang hampir memiliki segalanya, seperti uang, jaringan, kekuasaan dan argumentasi.

Menurut Windia, untuk melawan para kapitalis tersebut diperlukan komitmen untuk membantu mensejahterakan petani dan sektor pertanian. (*).