Jokowi Siap Disuntik Pertama, Vaksin Covid-19 Datang Akhir 2020

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi siap menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Covid- 19.

Vaksinasi itu tentu harus sesuai arahan tim uji klinis yang menangani.

Jokowi pun mengaku siap dan tak akan menolak untuk disuntik vaksin.

Hal ini disampaikan Jokowi saat wawancara eksklusif dengan Rosiana Silalahi dalam program yang disiarkan kanal YouTube Kompas TV, Selasa (17/11).

“Ya kalau saya, kalau diputuskan yang pertama disuntik presiden, ya saya siap," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan, jangan sampai muncul anggapan bahwa penyuntikan ini merupakan keuntungan yang didapat sebagai presiden.

"Ya kalau saya ditentukan tim bahwa presiden yang pertama (divaksin, red) saya siap. Tapi jangan sampai nanti (ada anggapan, red) 'lho enak sekali presiden yang pertama harusnya rakyat dulu'," ucapnya.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Diprediksi Mulai Akhir Tahun atau Awal 2021, Ini Penegasan Presiden Jokowi

"Jangan ada seperti itu. Terserah tim, kalau tim menyampaikan presiden yang pertama disuntik vaksin, saya siap," tambahnya.

Jokowi menjelaskan, saat ini telah ada daftar prioritas penerima vaksin yang diprediksi baru tiba di Indonesia akhir November 2020.

Presiden pun menyebutkan beberapa profesi yang akan didahulukan menerima vaksin, yakni mereka yang bekerja di lapangan.

"Yang pertama disuntik nanti adalah Tenakes, para dokter, para perawat itu didahulukan, TNI-Polri, pelayan publik, ASN di tempat pelayanan pada masyarakat didahulukan, guru juga sama didahulukan, kita sudah punya list kok, list-nya siapa-siapa nanti minggu depan simulasi," jelas Jokowi.

Ia mengatakan, pentingnya meningkatkan kehati-hatian terhadap pengadaan vaksin Covid-19 yang diperkirakan akan tiba pada akhir tahun.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan, vaksin Covid- 19 harus sudah lolos uji klinis serta pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum disuntikan ke masyarakat.

"Kita harus hati-hati terhadap yang namanya vaksin itu. Harus melalui kaidah-kaidah scientific sehingga penting yang namanya emergency auto researchers yang akan dikeluarkan BPOM, BPOM ini penting sekali," kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, butuh waktu sekurangnya tiga pekan untuk menjalani pemeriksaan di BPOM sebelum vaksin didistribusikan ke masyarakat.

Eks wali kota Solo ini menargetkan vaksin dapat segera disuntikkan pada akhir 2020 atau awal 2021.

"Setelah datang harus lalui lagi tahapan-tahapan di BPOM, waktunya kurang lebih tiga minggu sampai satu bulan sehingga vaksin bisa disuntik akhir atau awal tahun," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Nyatakan Siap Menjadi yang Paling Depan Disuntikan Vaksin Covid-19 Jika Tim Memutuskan

Jokowi juga mengaku berulang kali mengingatkan kepada jajaran menteri bahwa vaksin Covid- 19 yang dibeli harus sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Saya tekankan berkali-kali ke menteri, vaksin yang dibeli harus masuk di dalam list WHO, yang disuntik umur 18-59 (tahun) ini juga standar WHO harus diikuti," jelasnya.

Sementara itu, Menkes Terawan Agus Putranto menyebut, 107 juta orang akan divaksin Covid-19.

Nantinya tiap orang akan mendapatkan vaksin atau divaksin sebanyak dua kali.

"Total sasaran 107 juta orang dengan total dosis 246.575.051 dosis. Ini dua dosis per orang dengan menambahkan wastage rate 15 persen," ujar Terawan.

Terawan menjelaskan, vaksinasi tersebut nantinya akan dibagi ke dalam dua skema yakni vaksin program dan vaksin mandiri.

Vaksin program akan diberikan kepada tiga kelompok yakni tenaga kesehatan, pelayanan publik, serta peserta BPJS PBI.

Sasaran dalam vaksin program mencapai 32.158.276 orang dan membutuhkan 73.964.035 dosis vaksin Covid-19.

"Sesuai petunjuk WHO, indikatif rate global untuk vaksin maka wastage ratenya sekitar 15 persen," kata dia.

Sementara vaksin mandiri akan diterima oleh kelompok penerima masyarakat dan kelompok ekonomi lainnya.

Sasaran dalam vaksin mandiri mencapai 75.048.268 juta orang dan diperkirakan membutuhkan150.096.536 juta dosis vaksin Covid.

Dengan tambahan wastage rate sebesar 15 persen, Terawan mengatakan jumlah tersebut menjadi 172.661.016 juta dosis.

"Dalam wastage rate, termasuk indeks pemakaian, vaksin sisa tidak terpakai, rusak, hilang ini bisa dimanfaatkan sebagai buffer stock atau bila tidak kemungkinan kurang atau kebutuhan emergency," jelasnya.

Lebih lanjut, Terawan menegaskan vaksinasi Covid-19 di Indonesia ditargetkan kepada 67 persen dari 167 juta penduduk dengan mempertimbangkan ketersediaan vaksin dan peruntukannya.

"Vaksin Covid-19 sampai saat ini diperuntukkan bagi sasaran umur 18-59 tahun dan sehat, antara lain tanpa komorbid, (bukan) ibu hamil, dan yang sudah terinfeksi Covid-19, sesuai rekomendasi ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization)," pungkasnya. 

BPOM Sebut Aman Digunakan
KEPALA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengungkap inspeksi pengembangan vaksin Covid yang dilakukan BPOM bersama Kemenkes dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke China. Salah satu yang diinspeksi adalah terkait kualitas dan mutu vaksin tersebut.

Penny menyebut, data mutu dibutuhkan agar BPOM bisa mempercepat pemberian izin edar vaksin dengan skema Emergency Use Authorization (EUA).

"Pengawalan vaksin Covid- 19 Sinovac, dalam uji klinis vaksin untuk mendapatkan EUA tentunya membutuhkan data. Selain data mutu yang dihasilkan dari inspeksi dan pendampingan cara produksi obat yang baik, juga adalah data yang dibutuhkan dari data klinis berdasarkan hasil uji klinis fase 3 yang ditujukan untuk dapatkan data, aspek keamanan, dan khasiat," ujar Penny saat rapat dengan Komisi IX DPR.

Penny menjelaskan bahwa sejauh ini BPOM tak hanya melihat fasilitas produksi Sinovac semata.

Namun BPOM juga telah mendapatkan data terkait kualitas dan mutu vaksin yang dihasilkan Sinovac.

Perempuan berkacamata itu mengatakan, kualitas menunjukkan hasil yang baik, sementara mutu juga tak mengalami masalah. "Kami sudah dapat data dan menunjukkan kualitas yang baik dan sangat bisa dipercaya.

Sehingga jika dikaitkan dengan mutu sudah tak ada masalah, hanya sekarang kita masih menunggu aspek keamanan dan khasiat dari analisa dan monitoring atau observasi 3 bulan dan 6 bulan setelah penyuntikan yang dosis kedua," jelasnya.

Lebih lanjut, Penny turut menjelaskan bahwa uji klinis fase III vaksin Sinovac yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat menunjukkan belum adanya efek samping serius terhadap relawan.

"Uji klinis di Bandung tidak ada laporan efek samping serius sampai saat ini. Per 6 November 2020, selesai 1.620 subjek vaksin dosis pertama dan 1.603 subjek dosis kedua. Dan 1.520 masuk periode monitoring, 17 subjek drop out tapi saya kira itu tidak signifikan. Sekarang masih berlangsung pengawalan dikaitkan keamanan dan khasiatnya," tandasnya. (tribun network)