Breaking News:

Disdik Denpasar Segera Rapatkan Rencana Sekolah Tatap Muka Mulai Januari 2021

Adapun pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini mulai bisa dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021.

TRIBUN BALI/ I PUTU SUPARTIKA
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, I Wayan Gunawan 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim telah memberi lampu hijau bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021. 

Adapun pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini mulai bisa dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021.

Pembukaan sekolah ini pun tidak tergantung pada zona wilayah pada masing-masing daerah.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, I Wayan Gunawan mengatakan, untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan tetap dilanjutkan hingga akhir semester ganjil ini.

Baca juga: Aturan Terbaru Mendikbud, Sekolah Tatap Muka Bisa Dibuka Januari 2021, Ini Syaratnya 

Sementara itu, mengenai rencana belajar tatap muka pada Januari 2021, pihaknya masih melakukan kajian.

“Mengenai rencana yang oleh SKB 4 Menteri yang baru diumumkan kemarin, kami melakukan kajian terlebih dahulu menyangkut beberapa hal. Yakni terkait dengan kesiapan satuan pendidikan untuk memulai belajar tatap muka yang dibuktikan dengan telah terpenuhinya standar protokol kesehatan yang tertuang dalam daftar periksa yang sudah ditentukan oleh pihak Kementerian,” kata Gunawan, Sabtu (21/11/2020).

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi teknis dengan pihak terkait menyangkut pola koordinasi dan dukungannya dalam hal penyusunan kajian kebijakan teknis.

“Berdasarkan hasil koordinasi, nantinya juga akan dibuat simulasi pembelajaran tatap muka di masa pademi Covid-19 untuk  dijadikan salah satu dasar pertimbangan pemberian izin bagi satuan pendidikan untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Dan untuk diketahui peta risiko penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 tidak lagi dijadikan pertimbangan untuk mengijinkan sekolah melakukan belajar tatap muka,” katanya.

Sementara itu, terkait kesiapan sekolah, Gunawan mengatakan sejak awal pandemi Covid-19 dan sekolah masih belajar tatap muka, pihaknya sudah meminta sekolah menyiapkan protokol kesehatan. 

Pihaknya meminta sekolah menyiapkan tempat cuci tangan, pengaturan ruang belajar dan hal lain yang berkaitan dengan sanitasi.

Terpenting menurut Gunawan, selama pandemi Covid-19 kantin tidak boleh buka.

Dalam proses pembelajaran juga tidak ada jam istirahat dan proses pembelajaran menggunakan sistem sif.

“Itu hasil rapat sebelumnya. Karena sekarang sudah ada lampu hijau untuk belajar tatap muka, maka semua kesiapan akan dipastikan kembali,” katanya.

Pihaknya juga akan menggelar simulasi-simulasi dan diawasi oleh tim terkait.

“Contoh kalau di sekolah ada anak yang demam atau batuk mendadak, SOP-nya bagaimana, maka kami harus meminta saran dari Dinas Kesehatan,” katanya.

Tak hanya itu, saat siswa ke sekolah naik kendaraan umum atau bus sekolah juga akan dibuatkan SOP termasuk saat berada di kendaraan umum atau bus sekolah tersebut.

Jika siswa ke sekolah diantar orang tua juga akan diatur, termasuk saat siswa akan pulang sekolah juga diatur.

“Intinya bagaimana agar saat belajar tidak ada kerumunan yang berpotensi menyebarkan Covid-19,” katanya.

Gunawan menambahkan, bahwa pada Senin (23/11/2020) ini pihaknya akan melakukan rapat koordinasi awal.

Pihaknya mengundang K3S, MKKS, IGTKI, INPAUDI, Forum PKBM, Dinas Kesehatan, dan Dewan Pendidikan.

“Rapat awal ini sifatnya internal, setelah itu baru kami akan melakukan rapat dengan pihak terkait lainnya untuk proses berikutnya,” katanya.

Rapat-rapat ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan simulasi pembelajaran tatap muka di sekolah.

Hasil rapat dan simulasi inilah yang nantinya dijadikan pertimbangan oleh Walikota Denpasar untuk memberikan izin apakah sekolah dibuka atau tidak.

“Kalau dibuka, apa ada tambahan syarat, nanti akan dibahas lebih lanjut,” kata Gunawan.

Ia menambahkan, untuk jumlah siswa dalam satu sif jika nantinya diizinkan sekolah tatap muka pun masih depertimbangkan.

“Belum tentu 50 persen yang sekolah, tergantung nanti. Kalau misalnya kesiapan cuci tangan efektif untuk 100 orang, maka 100 orang yang kami batasi ke sekolah dalam satu sif. Ini belum tentu juga, nanti akan kami susun berapa siswa dalam kelas, tergantung juga dari hasil simulasi dan koordinasi kami,” katanya.

Sementara itu, dari pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar mengatakan, pembukaan sekolah harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan akan melakukan persiapan tersebut.

“Sesuai dengan informasi, tahun 2021 memang ada rencana pembelajaran tatap muka, namun masih terbatas. Dari Gugus Tugas atau Satgas juga mempersiapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi mulai dari kesiapan sekolah terkait penerapan protokol kesehatan, setting ruangan, sarana, masih akan dimatangkan,” kata Dewa Rai.

Selain itu, yang terpenting dari semua itu adalah adanya izin dari orang tua.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem menjelaskan, ada tiga pihak yang menentukan apakah sekolah bisa dibuka atau tidak, yakni pemerintah daerah/kanwil Kemenag, kepala sekolah, dan perwakilan orangtua melalui komite sekolah.

Sehingga, jika ketiga pihak tidak memberikan lampu hijau sekolah tatap muka tidak boleh dilakukan.

"Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi bahwa orangtua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah. Jadi, hak terakhir dari siswa individu masih ada di orangtua,"jelasnya.

Nadiem juga menekankan, pembelajaran tatap muka akan diperbolehkan, tapi tidak diwajibkan.

Disiplin Protokol Kesehatan

Nadiem pun menegaskan pembelajaran tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti jaga jarak minimal 1,5 meter, jumlah peserta didik dalam ruang kelas dibatasi, hingga diwajibkan memakai masker kain tiga lapis atau masker bedah sekali pakai.

Selain itu, harus dipastikan warga satuan pendidikan yang memiliki comorbid tidak boleh tatap muka karena risiko mereka jauh lebih tinggi.

"Satu lagi poin yang paling penting, tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Artinya kantin tidak diperbolehkan beroperasi dan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Tidak ada kegiatan selain KBM,"jelas Nadiem.

Berikut daftar protokol kesehatan yang wajib dipatuhi:

-Kondisi Kelas

1. Jaga jarak minimal 1,5 meter

2. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas:

- PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik)

-Pendidikan Dasar dan Menengah: 18 (dari standar 36 peserta didik

-SLB: 5 (dari standar 8 peserta didik)

3. Jadwal Pembelajaran

Sistem bergiliran rombongan belajar (shifting0 ditentkan oleh masing-masing satuan pendidikan)

4. Perilaku Wajib:

-Menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah

- Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer

-Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik

-Menerapkan etika batuk/bersin

5. Kondisi medis Warga Satuan Pendidikan

-Sehat dan hika mengidap comorbid harus dalam kondisi terkontrol

-Tidak memiliki gejala covid-19, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah

5. Kantin tidak diperbolehkan beroperasi

6. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan, terutama jika menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga karak

7. Kegiatan selain pembelajaran tidak diperbolehkan, seperti orangtua menunggu siswa di sekilah atau pertemuan orangtua murid

8. Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan protokol kesehatan.

Daftar Periksa yang Wajib Dipenuhi Sekolah:

1. Ketersediaan saran sanitasi dan kebersihan

-Toilet bersih dan layak

-Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalis atau hand sanitizer

-Disinfektan

2. Mampu mengases fasilitas pelayanan kesehatan

3. Kesiapan menerapkan wajib masker

4. Memiliki thermogun

5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:

-Memiliki comorbid tidak terkontrol

-Tidak memiliki akses transportasi yang aman

-Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri

6. Mendapatkan persetujuan komite sekolah/perwakilan orangtua/wali.

Faktor pertimbangan Pemerintah Daerah untuk pemberian izin tatap muka:

1. Tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

2. Kesiapaan fasilitas pelayanan kesehatan

3. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka seusai dengan daftar periksa

4. Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar dari Rumah (DBR)

5. Kondisi psikososial peserta didik

6. Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orangtua/walinya bekerja di luar rumah

7. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan

8. Tempat tinggal warga satuan pendidikan

9. Mobilitas warga anta-kabupaten/kota, kecamatan, dan keluhana/desa

10. Kondisi geografis daerah.(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved