Breaking News:

Ikatan Guru di Bali Sambut Rencana Mendikbud Buka 1 Juta Formasi Guru PPPK/P3K, Sebut Perjuangan IGI

Ikatan Guru Indonesia (IGI) Wilayah Provinsi Bali merespons terkait kabar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka seleksi satu juta formasi bagi

Tribun Bali
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Ikatan Guru Indonesia (IGI) Wilayah Provinsi Bali merespons terkait kabar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka seleksi satu juta formasi bagi guru honorer/non PNS untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) pada tahun 2021.

Ketua Wilayah IGI Bali, I Wayan Suwirya menuturkan, bahwa kebijakan ini adalah bagian dan perjuangan bargaining IGI di pusat.

"IGI pusat selama ini menyuarakan bahwa pemerintah wajib menyediakan ketersediaan guru sesuai dengan UU dan PP," kata Wayan Suwirya kepada Tribun Bali, pada Sabtu (21/11/2020).

Baca juga: Jadwal Lengkap Liga Inggris Hari Ini, Tersaji Duel Bigmtach Tottenham Hotspur vs Manchester City

Baca juga: Ini Fakta-fakta Menarik dari Aespa, Girl Group Baru dari SM Entertainment

Baca juga: Selain Uang dan Emas, Berikut Jenis Arisan Masa Kini yang Bisa Kamu Coba

Wayan Suwirnya menilai selama ini pemerintah masih cenderung melihat sebelah mata terkait hal ini.

"Di UU tidak ada yang namanya honorer," jelasnya.

Lanjut dia, ketika Pemerintah melalui Kemendikbud tahun 2021 menjanjikan akan memperjelas status Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK) non PNS itu sebenarnya sudah menjadi amanah UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 24 ayat 1, 2 dan 3.

Baca juga: Personel TNI Nyaris Bentrok Dengan FPI Saat Copoti Baliho Rizieq Shihab di Petamburan

Baca juga: Tinggal Hari Ini dan Besok, Promo JSM Indomaret 20-22 November 2020, Diskon Beras hingga Susu

Baca juga: Ini Kata FPI Soal Kemungkinan Baliho Rizieq Shihab Dipasang Kembali

"Itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Pemerintah Pusat wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan," paparnya.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota juga wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan sesuai dengan kewenangan.

"Jadi menurut PP No 19 Tahun 2017 Perubahan atas PP 74 Tahun 2008 tentang guru sangat jelas Kewajiban perintah pada Pasal 59 ayat 3  disebut bahwa Dalam hal terjadi kekosongan Guru. Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan," paparnya.

Halaman
1234
Penulis: Adrian Amurwonegoro
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved