Breaking News:

Edhy Prabowo Bikin Prabowo Kecewa: Saya Angkat Dia Dari Selokan, Ini yang Dia Lakukan Pada Saya

Edhy Prabowo Bikin Prabowo Kecewa: Saya Angkat Dia Dari Selokan, Ini yang Dia Lakukan Pada Saya

Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo keluar dari dalam kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) sore. 

TRIBUN-BALI.COM- Ketua Umum Partai Gerindra rupanya marah besar soal kasus korupsi yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Hal itu diungkapkan oleh sang adik, Hashim Djojohadikusumo.

Menurutnya, saat mendengar kabar bahwa Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benur, Prabowo marah sejadi-jadinya.

Menurut Hashim, Prabowo merasa sangat kecewa dan dikhianati.

"Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, ia merasa dikhianati," kata Hasim di Jetski Cafe, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020), dilansir dari TribunJakarta.com.

Tak hanya itu, Prabowo juga mengucapkan kata-kata yang masih diingat Hashim soal kekecewaannya kepada Edhy Prabowo.

Kata-kata itu berisi ungkapan kekecewaan karena selama ini Prabowo lah yang telah membesarkan Edhy Prabowo.

"Dan terus terang saja, dia bilang ke saya, dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu," kata Hashim.

"I picked him up from the gutter, and this is what he does to me," sambung Hashim mengungkapkan secara detil apa yang dikatakan Prabowo kala itu.

Merasa Terdzalimi

Hashim Djojohadikusumo memberikan komentar soal tertangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo terkait kasus korupsi izin ekspor benih lobster.

Hashim mengaku dirinya dan sang anak, Rahayu Saraswati, termasuk keluarganya, terzalimi lantaran selama ini dikaitkan dengan kasus korupsi yang menimpa Edhy.

Menurut Hashim, dirinya sudah berkecimpung di bisnis bidang kelautan selama 34 tahun dan tak pernah melakukan korupsi.

"Keluarga kami sudah 34 tahun berbisnis di bidang kelautan. 34 tahun sejak 1986 di bidang budidaya mutiara, PT Bima Sakti Mutiara," kata Hashim dalam konferensi pers di Jetski Cafe, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (4/12/2020).

"Tidak pernah kami curang, apalagi korupsi, apalagi melanggar peraturan-peraturan yang berlaku," tegasnya.

Ia juga membantah bahwa perusahaannya terlibat dalam kasus korupsi izin ekspor lobster yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo.

Menurut Hashim, selama perusahaannya belum pernah mengekspor lobster, melainkan membudidayakan biota laut tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaannya belum mendapatkan izin ekspor lantaran ada dokumen-dokumen yang belum terpenuhi.

"Bukan ekspor lobster, tapi budidaya lobster. Sampai detik ini kami belum dapat izin (ekspor) lobster dan kami belum pernah eskpor lobster. Ini saya meluruskan," tegas Hashim.

Karenanya, terkait pemberitaan yang mengaitkan perusahaannya dengan kasus korupsi Edhy Prabowo, Hashim pun membantahnya.

Ia juga mengaku terzalimi karena selalu dikait-kaitkan dalam kasus ini.

"Saya atas nama keluarga Djojohadikusumo merasa prihatin dan merasa terzolimi, saya merasa difitnah, anak saya sangat merasakan," ucapnya.

Tunjuk Hotman Paris

Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, ditunjuk menjadi kuasa hukum Saraswati Djojohadikusumo dan ayahnya Hashim Djojohadikusumo.

Saraswati sendiri merupakan politisi Partai Gerindra sekaligus keponakan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hal ini terungkap dari undangan Hotman Paris untuk para wartawan dalam gelar konferensi pers terkait hak jawab atas fitnahan terkait ekspor benur lobster.

Hotman yang didampingi langsung oleh Saraswati dan Hashim akan melakukan pertemuan dengan wartawan hari ini, Jumat (4/12/2020), di Jet Ski Kafe, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebagai informasi, kasus ekspor benih lobster yang terkait dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), termasuk perusahaan-perusahaan yang ditunjuk jadi eksportir benur.

Rahayu merupakan Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara.

Perusahaan tersebut menjadi salah satu pihak yang memperoleh jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selama ini PT Bima Sakti Mutiara merupakan eksportir mutiara, namun kini perusahaannya membidik bisnis lobster dan budidaya laut lainnya.

Krarifikasi Saraswati Djojohadikusumo

Saraswati yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memastikan perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, yang mendapatkan izin ekspor benur hingga saat ini belum melakukan kegiatan ekspor.

Meski kini mengaku sudah tidak aktif sebagai Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara, Saraswati Djojohadikusomo mengklaim perusahaan malah telah melakukan pelepasliaran benih lobster ke alam.

"Saya bisa pastikan sampai saat ini perusahaan tersebut belum melakukan ekspor benur sama sekali. Justru yang baru kami lakukan beberapa minggu lalu adalah pelepasliaran atau restocking lobster ke alam," kata Sara dalam keterangannya seperti dikutip dari Tribunnews.

Karena itu, dia pun membantah keterkaitan perusahaan dengan kasus suap ekspor benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Ia mengatakan, kasus suap yang menjerat Edhy hanya melibatkan satu perusahaan.

Selain itu, Sara mengatakan sama sekali tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pendaftaran izin sebagai eksportir benur.

Seluruh perusahaan yang terdaftar, termasuk PT Bima Sakti Mutiara, melalui proses yang sama.

"Kami melalui proses pendaftaran untuk izin sama seperti 60 perusahaan lain yang mendapatkan izin," ujar dia. 

Menurut Saraswati Djojohadikusumo, mencuatnya isu tersebut berkaitan erat dengan pencalonannya sebagai Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Pilkada 2020.

"Saya tahu bahwa kemungkinan besar hal itu akan dipermainkan untuk menyerang saya dalam kontestasi politik. Strategi seperti ini bukanlah hal baru. Dan sayangnya, dugaan saya benar," ujar Saraswati. 

Ia menegaskan, tidak akan goyah dengan isu yang menerpa dirinya ini. Sebab, dia yakin dirinya tidak salah.

Diberitakan, Menteri KP Edhy Prabowo bersama sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dan anggota keluarga ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu, 25 November lalu.

Setelah diperiksa, Edhy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster.

Politisi Partai Gerindra ini diduga menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo.

Perusahaan tersebut diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri dan Andreau Pribadi Misata, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.

Bantahan Edhy Prabowo

Dalam beberapa kesempatan, Edhy Prabowo menegaskan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia menegaskan, seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur.

Kalaupun ada perusahaan milik kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

”Ada (eksportir benih lobster) yang dituduh dekat dengan saya, orang (Partai) Gerindra, dan sebagainya. Saya enggak tahu,” ujar Edhy saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Karangsong, Kabupaten Indramayu, seperti dikutip dari Harian Kompas, 7 Juli 2020.

Edhy yang berasal dari Partai Gerindra menampik informasi terkait kedekatannya dengan calon eksportir benih lobster.

Menurut dia, izin ekspor benih lobster sudah diberikan ke 26 perusahaan saat itu yang belakangan jumlahnya bertambah.

"Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah enggak? Apakah karena saya sekarang menteri, teman-teman saya enggak bisa berusaha?” ungkap Edhy Prabowo.

Menurut menteri asal Sumatera Selatan ini, yang terpenting adalah keadilan dalam perdagangan.

Dia juga menegaskan, calon eksportir benih lobster tidak melibatkan orang terdekat dan keluarganya.

Sebagai informasi, jumlah perusahaan yang mendaftar dan mendapatkan rekomendasi terus bertambah meski keputusan pemerintah untuk melegalkan ekspor benih lobster menuai polemik di dalam negeri.

Legalisasi ekspor benih lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 4 Mei 2020.

(TribunnewsBogor.com/TribunJakarta.com/kompas.com)

 

Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved