KPU Bali Sebut Persiapan Coblosan Sudah 99 Persen, Masyarakat Diimbau agar Tak Takut ke TPS

TRIBUN-BALI,COM, DENPASAR  – Sehari jelang coblosan Pilkada Serentak 2020, KPU Bali menyebut bahwa pihaknya sudah siap 99 persen melaksanakan Pilkada di enam daerah di Bali.

Bahkan, ia mengaku KPU Kabupaten/Kota di Bali telah menyiapkan diri untuk melakukan distribusi logistik baik berupa Alat Perlindungan Diri (APD) atau surat suara.

“Sudah 99 persen, semua logistik sudah, APD sudah, semua sudah. Sekarang tinggal proses distribusi aja,” kata Komisioner KPU Bali, Gede John Darmawan, Senin (7/12/2020).

Ia juga mengaku bahwa untuk daerah-daerah terpencil pun, seperti Karangasem, pihaknya juga telah mengatur pengiriman logistik.

Baca juga: Tidak Mudah, Ini Syarat dan Tahapan Menjadi Sulinggih di Bali

Baca juga: KPU Tegaskan Siap Gelar Pemungutan Suara Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Baca juga: Kejari Denpasar Peduli Lembata, Donasi untuk Pengungsi Erupsi Gunung Ile Lewotolok

Mantan Ketua KPU Denpasar ini juga memastikan bahwa seluruh logistik akan terdistribusikan secara lengkap sebelum pencoblosan Pilkada pada Rabu (9/12/2020) esok.

“Pengaturan waktu aja, semua daerah sudah diatur dengan baik, seperti di Karangasem misalnya, semua sudah diatur pengiriman logistik sampai tanggal 8, bahkan di Karangasem sudah dari tanggal 6,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta masyarakat tidak khawatir untuk datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya.

Apalagi, pihaknya telah menyiapkan 15 hal baru di TPS guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

“Protokol kesehatan kan benar-benar kita jaga, kita ada 15 hal baru di TPS seperti apa, terus kita juga siapkan masker, sarung tangan, kita hanya minta mereka bawa pulpen sendiri, kalau nggak bawa kita siapkan juga,” paparnya.

Kelima belas hal baru itu, pertama jumlah pemilih per-TPS dikurangi dari maksimal 800 menjadi maksimal 500.  Kedua, kehadiran pemilih ke TPS diatur merata, setiap jam untuk sekian pemilih.

"Jadi tidak menumpuk di pagi hari seperti biasanya," ujar John

Ketiga, petugas KPPS dilakukan rapid tes atau tes swab sebelum bertugas, sehingga diyakini sehat (tidak menularkan virus). 

Keempat, petugas KPPS mengenakan masker selama bertugas.

"Pemilih diharap pakai masker dari rumah. Di TPS disediakan cadangan dalam jumlah terbatas," sebutnya.

Baca juga: Bale Bali Saka Kutus Roboh Diterjang Angin Kencang dan Hujan di Tabanan, Kerugian Sekitar Rp 80 Juta

Baca juga: Kepala Lab LIPI Tegaskan Pemanfaatan Vaksin Sinovac Tunggu Hasil Uji Klinis Tahap 3

Baca juga: Penyanyi Via Vallen Hadiri Sidang Pembakaran Mobilnya

Kelima, petugas KPPS mengenakan sarung tangan karet selama bertugas.

"Setiap pemilih disediakan sarung tangan plastik (sekali pakai)," ujarnya.

Keenam, petugas KPPS mengenakan face shield (pelindung wajah) selama bertugas.

Ketujuh, saat pemilih (antri) di luar maupun di dalam TPS diatur jaraknya.

Kedelapan, wajib disediakan perlengkapan cuci tangan.

"Ini digunakan sebelum dan sesudah mencoblos," ujarnya.

Kesembilan, disediakan tisu kering bagi pemilih yang telah selesai mencuci tangan.

Kesepuluh, setiap pemilih membawa alat tulis sendiri dari rumah, untuk mengisi daftar hadir.

Kesebelas, dilarang bersalaman antara petugas KPPS dengan pemilih, atau sesama pemilih.

Dua belas, setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dicek suhu tubuhnya.

"Jika di bawah standar, dibolehkan mencoblos di TPS," katanya.

Tiga belas, pemilih bersuhu tubuh di atas standar mencoblos di bilik suara khusus.

"Lokasinya terpisah, namun masih di lingkungan TPS," jelasnya.

Empat belas, dilakukan penyemprotan desinfektan di lingkungan TPS. Baik sebelum, di tengah, maupun pasca pencoblosan.

Lima belas, pemilih yang telah selesai mencoblos tidak lagi mencelup jari ke tinta.

 "Tetapi tinta akan diteteskan petugas ke jari pemilih. Nggak perlu khawatir, saling menjaga diri masing-masing, ketika kita menghimbau protokol kesehatan, kita datang ke TPS dan akhirnya berkerumun mari kita jaga,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisioner KPU RI divisi logistik, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan (monitoring) aktivitas pendistribusian logistik ke daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020.

Dia memastikan logistik sudah sampai di tingkat KPU kabupaten/kota.

"Kalau tingkat kecamatan kita belum mendapatkan laporan. Tapi tingkat Kabupaten kita pastikan, kalau di Kabupaten/Kota sudah 100 persen," katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (7/12/2020).

Dia menegaskan bahwa distribusi logistik yang dimaksud termasuk kekurangan-kekurangan sebelumnya, yakni ribuan kertas suara yang rusak beberapa waktu lalu.

"Nah itu sudah termasuk surat suara yang tidak bisa dipakai,” kata mantan aktivis Pemuda Muhammadiyah itu.

Urusan surat suara yang rusak ini, Pram menuturkan bahwa KPU telah meminta kepada penyedia untuk memenuhi kewajibannya, jika ditemukan kecacatan pada produk yang telah dicetak.

Hal itu, kata dia, sudah tertera dalam perjanjian kontrak antara KPU dengan pihak penyedia.

"Penyedia punya kewajiban untuk memenuhi kekurangan itu tanpa tambahan biaya karena itu bagian dari hak dan kewajiban antara penyedia dan KPU," pungkasnya. (*)