Mohamad Taufik Sentil Percepatan Pembangunan Rumah DP 0 Pemprov DKI Jakarta: Percepat Rakyat Butuh
Realisasi pembangunan rumah DP Rp 0 oleh Pemprov DKI Jakarta menuai sorotan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Realisasi pembangunan rumah DP Rp 0 oleh Pemprov DKI Jakarta menuai sorotan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.
Politikus Partai Gerindra tersebut meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan rumah DP Rp 0.
Pasalnya, Taufik mengungkapkan bahwa masyarakat Jakarta saat ini sangat membutuhkan hunian yang terjangkau dan bisa menjadi milik sendiri.
"Segera percepat karena rakyat butuh," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).
Taufik mengatakan, untuk mempercepat pembangunan, Pemprov DKI Jakarta bisa menggandeng pihak swasta seperti yang dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya.
"Kan dibagi swasta 250.000 (rumah) dan pemerintah 50.000. Sehingga kebijakan pemerintah untuk merangsang swasta untuk mau berpartisipasi terlibat di situ," kata Taufik.
Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021 juga diloloskan beberapa anggaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta untuk pembangunan rusun.
Dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta 2021, terlihat ada tiga proyek pembangunan rumah susun DP 0 Rupiah yang dianggarkan.
Pertama pembangunan Rusun PIK Pulogadung dengan anggaran Rp 84,7 miliar.
Kemudian pembangunan Rusun di Ujung Menteng dengan anggaran Rp 74,4 miliar.
Terakhir di Kelurahan Kelapa dengan anggaran Rp 25,4 miliar Taufik menambahkan, DPRD DKI sudah meminta pihak bank dan pengelola untuk menurunkan persyaratan penerima cicilan, agar masyarakat yang berminat untuk menempati rusun DP Rp 0 bisa lebih cepat terealisasi.
"Ketika syarat dikurangi, yang masuk standar (pembeli rumah) akan naik," kata dia.
Program hunian DP Rp 0 yang dijanjikan Anies sebanyak 300.000 rumah belum terealisasi dengan baik.
Sampai dengan Desember 2020 memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi pembangunan rumah DP 0 rupiah masih berada di angka 0,26 persen, atau 780 rumah saja.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz sebelumnya menilai, program rumah DP Rp 0 yang digagas Gubernur Anies Baswedan perlu direvisi.
