Koster Imbau Warga Gunakan Hak Pilih di Pilkada Serentak Hari Ini, Ingatkan Perhatikan Prokes

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Coblosan Pilkada Serentak 2020 digelar hari ini, Rabu (9/12/2020).

Gubernur Bali, Wayan Koster, pun meminta warga Bali yang terdaftar namanya di Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Bali yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Koster kepada awak media saat mendatangi Kantor KPU Bali di Denpasar, Selasa (8/12).

Kedatangan Koster ke Kantor KPU Bali ini dilakukan sebagai bagian dari inspeksi terkait kesiapan coblosan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 hari ini.

Pilkada Serentak 9 Desember 2020 ini diikuti oleh enam kabupaten/kota di Bali, yakni Jembrana, Karangasem, Badung, Bangli, Tabanan, dan Denpasar.

Usai melakukan inspeksi singkat di Kantor KPU Bali, Koster langsung melanjutkan dengan meninjau beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah kabupaten/kota.

Di antaranya TPS 15 Banjar Betngandang, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan; TPS 5 Tamanbali di SDN 1 Tamanbali, Bangli; dan TPS 31 Kelurahan Subagan, Karangasem.

Kegiatan ini dilakukan bersama Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan, Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani, Komisi I DPRD Bali yang diwakili anggotanya Ketut Rochineng, dan jajaran terkait lainnya.

Kepada awak di media sesaat sebelum meninggalkan Kantor KPU Bali, Koster meminta dan menghimbau masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati di daerahnya masing-masing.

Koster juga telah mengeluarkan imbauan terkait Pilkada Serentak 2020 yang diteken pada Senin (7/12).

Dalam imbauan itu juga, Koster meminta instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga swasta untuk mendukung, mendorong, dan memberikan kesempatan bagi karyawannya menggunakan hak pilihnya.

Koster juga optimistis pelaksanaan Pilkada Serentak di enam kabupaten/kota di Bali sudah siap.

Kesiapan yang dimaksud, baik dari sisi pelaksanaannya maupun penerapan protokol kesehatan yang membuat pemilihan kepala daerah kali ini bernuansa beda.

“Kesiapan untuk pelaksanaan pemungutan suara, saya kan selalu mengikuti perkembangannya melalui rapat bersama KPU dan Bawaslu, saya kira sudah baik. Termasuk penanganan Covid-19. Siap. Tidak ada kata tidak siap,” kata Koster.

Bebas Covid-19

Ketua KPU Bali Dewa Agung Gede Lidartawan pun memastikan kesiapan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 pada tahun ini. Dia menegaskan seluruh penyelenggara sampai dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah dipastikan kesehatannya, terutama bebas dari paparan Covid-19.

“Jangan takut ke TPS,” kata Lidartawan dalam keterangan pers yang disampaikan sebelum Gubernur Koster dan Kapolda Bali tiba di Kantor KPU Bali, kemarin.

Mantan Ketua KPU Bangli itu menyebut secara umum total pemilih yang akan melaksanan coblosan Pilkada Serentak di enam kabupaten/kota berjumlah sebanyak 1.971.425 orang yang tersebar di 5.649 TPS.

“Yang pertama saya sampaikan data terakhir untuk TPS di Bali berjumlah 5.649 selanjutnya DPT yang kita tetapkan 1.971.425 pemilih,” jelasnya.

Ia menyebut masyarakat di enam kabupaten/kota yang belum melakukan perekaman E-KTP berjumlah 5.511 pemilih. Jumlah terbanyak berada di Denpasar sebanyak 2.863 pemilih, dan Bangli yang paling sedikit 108 pemilih.

“Ada beberapa DPT yang belum perekaman totalnya adalah 7.969. Ini data kemarin sebelum ditindaklanjuti, setelah ditindaklanjuti yang sampai sekarang yaitu Denpasar 2.863, Badung 138, Tabanan 98, Jembrana 2.074, Bangli 108, dan Karangasem 230, dan ini akan tindaklanjuti dukcapil. Kalau pun tidak bisa mengeluarkan E-KTP, mereka wakib mengeluarkan Suket perekaman, itu yang akan digunakan pencobolosan,” katanya.

Mengenai logistik dan anggaran pilkada, pihaknya menyebut sudah tidak ada masalah berarti.

“Bali sudah clear soal anggaran, tidak ada masalah. Logistik juga sudah kita salurkan sampai ke desa atau bahkan TPS, dan itu dikawal seluruh PPS dan PAM TPS dari kepolisian dan TNI,” ucapnya.

Terkait sejumlah KPPS yang sebelumnya disebut-sebut reaktif dan positif Covid-19, pihaknya menegaskan sudah mengganti KPPS tersebut dengan yang baru.

“Proses swab, ada isolasi mandiri, ada yang mulai tanggal 7-8 di November. Pergantian KPPS yang diakibatkan positif swab sudah kita lakukan, swab 6-20 November kemarin,” katanya.

Soal ketentuan mengenai saksi tim pasangan calon yang juga wajib menjalani pemeriksaan, baik itu rapid test maupun uji usap atau swab, diakuianya memang lolos dari regulasi.

Namun, pihaknya sudah menempuh solusi dengan menyarankan masing-masing tim pemenangan pasangan calon untuk menyiapkan dan memastikan kondisi kesehatan saksi yang disiapkan.

“Memang tidak diatur. Tapi kami sudah menyarankan supaya saksi yang dipakai dipastikan kesehatannya. Kan ada dua (saksi). Kalau yang satunya sakit, bisa digantikan. Kami sudah komunikasikan lewat KPU kabupaten/kota,” tegasnya.

Bagaimana dengan pemilih yang sedang sakit atau menjalani isolasi mandiri ataupun di rumah sakit? Lidartawan mengaku tidak memiliki data jumlah pemilih tersebut.

Namun, dirinya mengungkapkan bahwa mereka bisa dilayani hak pilihnya sejauh memiliki surat pindah memilih dan mendapat kesepakatan antar pengawas TPS dan saksi paslon apakah mengizinnkan mereka mendapat hak pilihnya atau tidak.

“Kami tentu tidak punya data itu, kita nggak tahu kita bukan Tuhan yang tahu kapan orang sakit, yang isolasi baik di rumah sakit atau mandiri tentu akan dibantu oleh KPPS yang dekat tempat isolasi atau rumah sakit di jam 12 ke atas, baru akan dicari, dibantu, sepanjang kesepakatan saksi paslon dan juga pengawas TPS. Jadi di sana ada semacam kompromi jadi kalau bisa, kita siapkan ekstra baju hazmat, tapi ingat mereka wajib bawa surat pindah memilih, tidak serta merta bisa,” tukasnya.

Jaga Independensi

Di sisi lain, Lidartawan mengingatkan seluruh jajaran penyelenggara, khususnya KPU kabupaten/kota yang menjadi pelaksana pilkada di enam daerah sampai lapisan terbawah, untuk tetap menjaga independensi dan integritasnya.

“Saya percaya selama pileg (pemilu legislatif) kemarin seluruh penyelenggara tidak ada aneh-aneh. Ini kan penguasa calon wilayahnya, bisa saja diiming-imingi apa, saya berharap tetap tegar untuk menjaga independensi,” tandasnya.

Ombudsman RI Provinsi Bali juga mengingatkan agar semua penyelenggara pilkada bisa memastikan penyelenggaraan pilkada berjalan lancar dan demokratis.

"Kita minta agar semua penyelenggara dapat menjamin keberlangsungan pilkada serentak ini berjalan dengan lancar dan demokratis," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, dalam keterangan persnya di Denpasar, (8/12).

Bagi Ombudsman, penyelenggaraan yang lancar dan demokratis akan menggambarkan kesiapan penyelenggara dan juga menaikkan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pilkada tersebut. "Apalagi pelaksanaan pilkada kali ini dilakukan di tengah pendemi Covid-19," tambah Umar.

Ombudsman Bali telah melakukan pengecekan terkait kesiapan penyelenggaraan pilkada beberapa waktu yang lalu, dan akan melakukan pengawasan di beberapa sampel TPS saat pencoblosan hari ini.

"Ombudsman Bali akan turun mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Tentu kita berharap tidak ada oknum yang mencederai pelaksanaan pilkada," tegas Umar. (gil)