Breaking News:

ASN Dilarang Bepergian Selama Libur Natal dan Tahun Baru

MenPAN RB mengimbau ASN dan keluarganya untuk tidak bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru.

Editor: Kander Turnip
Dokumentasi Pemprov Bali
Rapat koordinasi persiapan libur Natal 2020 dan tahun baru 2021 dalam tatanan kehidupan Bali era baru yang dipimpin oleh Gubernur Bali, Wayan Koster di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Rabu (16/12/2020). Dalam rapat itu nampak dihadiri Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Danrem 163/Wirasatya Brigjen TNI Husein Sagaf, Sekda atau perwakilan kabupaten/kota se-Bali, pimpinan OPD terkait serta jajaran pemangku kepentingan transportasi darat, laut dan udara di Bali. 

ASN Dilarang Bepergian Selama Libur Natal dan Tahun Baru

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memperketat aturan bepergian dan aturan cuti bagi ASN hingga 8 Januari 2021.

Hal ini berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN RB, Rini Widyantini mengatakan, Surat Edaran (SE) MenPAN RB Nomor 72 Tahun 2020 telah dikeluarkan terkait hal ini.

“Pada intinya MenPAN RB mengimbau kepada ASN dan keluarganya untuk tidak bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru,” kata Rini dalam konferensi pers daring, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Info Libur Natal dan Tahun Baru di Bali, Ketahui Rincian Libur Akhir Tahun 2020  

Baca juga: Selama Libur Natal dan Tahun 2021, Kapolda Bali Fokus Penegakan Prokes di Tempat Wisata

Baca juga: Jelang Libur Natal dan Tahun Baru 2021, Diprediksi 387 Ribu Wisdom Masuk Bali Via Bandara Ngurah Rai

Namun demikian, Rini menjelaskan jika ASN perlu untuk berpergian ke luar kota perlu memperhatikan sejumlah hal terkait kebijakan-kebijakan yang diberikan pemerintah.

Salah satunya ASN harus memperhatikan peta penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19 di laman websitenya dan diminta untuk tidak mendatangi zona berisiko tinggi.

“Di sana sudah dicantumkan mana zona merah, oranye, kuning, itu sudah dicantumkan. Mohon jadi perhatian,” kata Rini.

ASN juga perlu memperhatikan kebijakan pemerintah daerah (Pemda) baik dari asal ASN, maupun tujuan bepergian ASN tersebut.

Hal ini agar ASN tidak melanggar ketentuan keluar masuk orang yang sudah ditetapkan Pemda setempat.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved