Sepanjang Kajian Kesehatan dan Ekonomi Layak, Pemprov Bali Setuju dengan Kebijakan Travel Bubble

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah pusat kini sedang merancang travel bubble guna mendatangkan wisatawan dari negara lain ke Indonesia.

Bali disebut-sebut menjadi fokus utama dalam rancangan travel bubble tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa mengungkapkan, pihaknya sangat berharap pemerintah pusat bisa merealisasikan kebijakan travel bubble tersebut.

Menurutnya, travel bubble bisa saja dilakukan sepanjang kepentingan kesehatan dan ekonomi layak untuk dijalankan.

Baca juga: Upaya Pulihkan Sektor Pariwisata, Pemprov Bali Fokus Garap Wisatawan Domestik di Tahun 2021 Ini

"Kalau tyang secara Dinas Pariwisata, tentu karena sudah lama begini (terpuruk), tentu (travel bubble) adalah salah satu alternatif solusi.

Tapi kesemuanya itu tergantung dari kebijakan pusat," kata Astawa saat dihubungi Tribun Bali, Rabu (6/1/2021).

Menurut Astawa, kebijakan travel bubble memang sepenuhnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

Sementara di daerah sifatnya hanya menunggu kebijakan pusat

Ia menilai, kajian dan perkembangan kebijakan travel bubble ini pasti akan mengikuti dinamika Covid-19 di dunia maupun di Indonesia.

Apalagi saat ini telah ditemukan virus corona jenis baru yang penyebarannya diklaim bisa lebih cepat.

"Karena travel bubble prinsipnya kan kerja sama. Mereka mau kita mau.

 Karena semua negara belum open sehingga solusinya mungkin penjajakannya travel bubble dulu beberapa negara," jelas Astawa.

Dikutip dari wartakotalive.com, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI, Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan pihaknya bersama sejumlah Kementerian dalam Kabinet Indonesia maju telah menyusun travel bubble.

 Hal ini bersamaan dengan percepatan pembangunan dan pembukaan akses pariwisata.

Baca juga: Garda Terdepan Pemulihan Ekonomi, Dewan Bali Minta Pekerja Pariwisata Juga Dapat Prioritas Vaksinasi