Pakar Epidemiologi Unair Sebut PSBB Jawa Bali Cuma Formalistik, Penerapannya Parsial dan Tak Merata

Jadi seharusnya kalau mau PSBB ya serentak. Tidak dipilihi," tegasnya.

Windhu menilai beberapa daerah yang terpilih dalam penerapan PSBB di bulan Januari ini masih parsial dan tidak merata.

 Sebab, Surabaya Raya dan Malang Raya bukanlah daerah dengan zona merah.

Pasalnya ada beberapa daerah lain di Jatim yang berada di zona merah dan masih fluktuatif.

"Kalau berbicara PSBB dan kriteria penerapan PSBB, ini kan salah satunya kematian ratenya lebih tinggi dari nasional.

 Jatim, kalau dilihat 36 kabupaten dan kotanya angka kematiannya diatas nasional yaitu di atas tiga persen. Yang di bawah tiga persen hanya Pacitan dan Tulungangung.

Jadi yang harus di PSBB ya banyak, bukan cuma dua wilayah itu. Jadinya kan nggak konsisten yang di PSBB ini.

 Ini contoh kalau PSBB ini formalistik saja," jabar dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair ini.

Dikatakan formalistik, sebab menurut Windhu pemerintah masih memperbolehkan perbelanjaan seperti mall untuk beroperasi, rumah ibadah dengan kapasitas 50 persen, dan memperbolehkannya dine in di restoran.

Baca juga: Bagaimana Teknis Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali? Ini Empat Parameter Penerapan PSBB Jawa-Bali

"Jadi cuma nama, substansinya tidak ada. Orang masih bergerak, masih mungkin berkerumun. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh ya nggak usah, karena yang penting penemuan kasus dan isolasi. Testing dan tracing ditingkatkan," tambahnya.

Justru, lanjutnya, pemerintah harus fokus untuk isolasi masyarakat yang terjangkit pertama kali.

Jika ini berhasil dilakukan maka selesai tingkat penularan.

Di samping itu masyarakat juga patuh dan disiplin dalam menerapkan 3M 100 persen.

Dibarengi dengan monitoring satgas pusat.

"Tapi yang terjadi saat ini tingkat kepatuhan masyarakat turun, yang mau pakai masker tinggal 55 persen, jaga jarak hanya 45 persen.