Breaking News:

Berita Bangli

Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Satgas Covid-19 Bakal Ketatkan Kembali PKM Di Bangli

Pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di Bangli dinilai kendor. Hal tersebut dinilai menjadi penyebab meningkatnya kasus positif beberapa hari terakhir

Tribun Bali/Fredey Mercury
Humas GTPP Covid-19 Bangli, I Wayan Dirgayusa 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) di Bangli dinilai kendor.

Hal tersebut dinilai menjadi penyebab meningkatnya kasus positif di Bangli selama beberapa hari terakhir.

Humas Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Bangli, I Wayan Dirgayusa mengungkapkan, sejatinya kebijakan PKM di Kabupaten Bangli belum ada perubahan.

Baik jumlah pegawai yang ngantor sebanyak 25 persen sesuai surat edaran Bupati dan Gubernur, maupun pembatasan jam operasional pertokoan sampai jam 20.00 wita.

"Itu kan masih, belum ada perubahan sampai saat ini," ujarnya, Senin (11/1/2021).

Baca juga: Bupati Badung Tak Atur Operasional Pasar Rakyat Saat PPKM, Satpol PP Minta Satgas Turun Membantu

Dirgayusa tidak memungkiri jika pada kenyataannya, banyak terjadi pelanggaran, hingga menyebabkan peningkatan kasus pada awal tahun 2021 ini.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan telah berupaya melakukan upaya pencegahan, salah satunya menyarankan pada Dinas Pendidikan agar menunda sementara pembelajaran tatap muka (PTM), dan kembali pada pembelajaran daring.

Mantan Camat Kintamani itu juga tidak menampik bahwa selama ini pihaknya kurang menggalakan tertib prokes terhadap lembaga.

Sebab selama ini pihaknya lebih banyak mengarah pada ketertiban penerapan prokes perseorangan. 

"Nanti kita arahkan untuk tertib lembaga, utamanya dalam penerapan prokes. Karena selama ini banyak sekali bank-bank penyalur BLT (Bantuan Langsung Tunai) hampir tidak patuh terhadap prokes. Terutama penerapan jaga jarak. Nanti kita, dari satgas akan menyampaikan surat kepada semua lembaga pelayanan publik, untuk mematuhi kembali surat edaran dari bupati," jelasnya. 

Dirgayusa menambahkan, pihak Satgas juga akan menegaskan kembali kepada desa adat agar benar-benar menaati prokes dan petunjuk sesuai edaran bupati.

Sebab menurut Dirgayusa, penerapan prokes dalam pelaksanaan kegiatan adat sudah cukup longgar. 

"Begitupun terhadap fasilitas prokes di sejumlah instansi. Satgas pasti akan mengarah kesana. Sebab hasil informasi dari beberapa teman-teman bahwa di sejumlah instansi pelayanan publik fasilitas prokesnya sudah mulai mengendor. Karenanya kita akan galakan kembali. Selain bersurat kita akan minta pada tim penanganan atau penindakan di Satgas untuk melakukan penindakan di kantor-kantor," tandasnya.

Baca juga: Hari Ini PPKM Mulai Berlaku di Wilayah Sarbagitaku, Berikut Informasi yang Perlu Anda Ketahui

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Noviana Windri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved