Demokrat Bali Sebut Perpanjangan PPKM Tak Pengaruhi Penurunan Angka Covid-19, Lalu Usul Begini

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2021 mendapat tanggapan dari Partai Demokrat.

Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta menyebut bahwa perpanjangan tersebut sebagai bagian dari kepanikan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19.

Apalagi, ia melihat bahwa selama dua pekan pelaksanaan PPKM Jilid I menurutnya tidak ada dampak signifikan dalam menekan angka positif Covid-19.

Bahkan, ia menyebut bahwa dalam penerapan PPKM Jilid I tersebut justru angka kasus penyebaran Covid-19 meningkat di Bali.

• Meski Sudah Terapkan PPKM dan PKM Banjar, Kasus Positif Harian Covid-19 di Denpasar Tembus 242 Orang

Seperti pada Selasa 26 Januari 2021 kemarin yang mencapai 542 kasus dalam sehari.

Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk lebih giat lagi dalam menggenjot penghentian laju Covid-19 dengan tracing, tracking, dan treatment

"Apalagi sekarang pembatasan ini sambung menyambung, dan tidak ada road map kapan ini berhenti.

Oleh karenanya kita berharap, ini harus segera memang digenjot, dihentikan laju Covid-19.

Jadi tracing, tracking, dan treatment itu mesti harus digalakkan," katanya, Rabu 27 Januari 2021

Politikus asal Jembrana itu juga menyayangkan, perpanjangan PPKM ini digulirkan ketika perekonomian masyarakat yang semakin sulit.

Dengan kondisi yang ada, ia khawatir kelaparan akibat kesulitan ekonomi akan berdampak lebih besar ketimbang Covid-19.

"Jadi di tengah frustasi rakyat, justru yang datang dari pemerintah itu imbauan-imbauan yang memang tidak diharapkan oleh masyarakat.

Masyarakat sekarang kan bagaimana ketakutan dalam menghadapi virus, begitu juga ekonomi sulit dan tidak bergerak, mencari makan saja sulit, bagaimana sekarang masyarakat kelas bawah, makan saja tidak bisa, tetapi dia dilarang keluar, kan rakyat mati di kamarnya. Ini tidak dipikirkan oleh pemerintah," tegas dia.

Pihaknya juga tidak menutupi, bahwa pemerintah bekerja keras dalam mengatasi pandemi, salah satunya melalui berbagai stimulus ekonomi bagi masyarakat selama pandemi Covid-19.

• Sebut PPKM Belum Efektif, Anggota DPR Usulkan Lockdown Akhir Pekan: 3 Malam 2 Hari Diam di Rumah?

Hanya saja, program itu dinilai kurang tepat sasaran.

Alasannya, banyak warga miskin yang justru tidak tersentuh bantuan tersebut.

"Kita lihat, tetangga kita banyak yang tidak terima. Karena pemerintah tidak ada data real time.

Tidak punya data real time, siapa yang hari ini harus dibantu sembako, siapa yang harus dibantu dengan misalkan bantuan tunai kan. Karena datanya tidak ada," tegasnya.

Mudarta berpandangan, pemerintah memiliki banyak opsi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

 Salah satu strategi yaitu dengan menggenjot potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Tanah Air.

Akselerasi UMKM disebut harus diimbangi dengan bantuan permodalan melalui pinjaman lunak.

"Sekarang yang punya dana itu kan pemerintah. Kita berharap situasi darurat seperti sekarang, sesungguhnya pemerintah itu jangan mencari untung ketika menyalurkan duit.

 Barangkali bagi yang akan membuat usaha-usaha riil di lapangan, suku bunga di nol-kan saja karena situasi pandemi Covid-19, sehingga ekonomi akan bergerak," ucapnya.

"Tetapi sekarang terbalik. Justru negara menerbitkan surat hutang negara, menyasar mereka-mereka yang punya duit. Jadi mereka yang punya duit di bank itu sudah disasar oleh negara.

 Diterbitkan kemudian surat hutang negara yang suku bunganya lebih tinggi dari orang deposito.

• Bali Tertibkan 321 Usaha Selama PPKM Tahap Pertama

Sehingga orang tidak ada bergerak ekonominya. Karena orang punya duit sudah dicaplok oleh negara untuk membiayai APBN, sementara Bank BUMN juga bunganya tidak turun-turun," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap masyarakat juga mempunyai kesadaran dalam ikut mengikuti arahan pemerintah dalam menjalnakan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Bahkan, ia juga telah menginstruksikan jajaran Fraksi Demokrat baik di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali untuk ikut membantu dan mensosialisasikan protokol kesehatan di para konstituen partainya.

"Masyarakat kita berharap memang semakin mengikuti arahan pemerintah menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tidak berkerumun, itu menjadi harapan kita kedepannya," jelasnya. (*)