AHY: Ada Gerakan Ambilalih Partai Demokrat Secara Paksa, Diduga Libatkan Pejabat Tinggi

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA -Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan bahwa saat ini ada gerakan politik yang diduga akan merebut Partai Demokrat secara paksa.

Termasuk mengganti kepemimpinan di Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Partai Demokrat

"Dari kesaksian banyak pihak, gerakan ini melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi," kata Agus dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual dan dipantau Tribun Bali via akun Youtube Agus Yudhoyono, Senin 1 Februari 2021.

Gerakan ini, dikatakan Agus, diduga sudah mendapatkan dukungan dari pejabat tinggi di pemerintahan Jokowi.

“Tentu kami tidak mudah percaya dan mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini,” imbuh AHT, sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono.

• AHY Targetkan Demokrat Bali Bisa Gelar Musda Tahun Ini, Segera Akan Dibentuk Satgas Khusus

Karena itu, pada Senin pagi 1 Februari 2021, untuk memperjelas perkara tersebut, Agus menyebut pihaknya sudah berkirim surat kepada Presiden Jokowi.

Tujuan berkirim surat itu, kata AHY, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi langsung terkait kebenaran berita yang didapatkannya itu.

Konferensi pers disebutkan diadakan di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat.

Konferensi pers itu dilakukan seusai dilakukan rapat pimpinan atau commanders call yang dilakukan secara khusus untuk menyikapi perkembangan situasi terkini.

Dalam kesempatan konferensi itu, AHY menyebut dirinya didampingi oleh Teuku Rifky Harsya, Sekjen DPP Partai Demokrat.

JUga turut mendampingi Hinca Panjaitan (Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat), dan Mayjen TNI (Purn) Nachrowi Ramli (Ketua Mahkamah Partai Demokrat)

• Selebaran Bernada Provokatif Ditempel di Depan Sekretariat Demokrat Bali, Mudarta Lapor AHY

Menurut AHY, konferensi pers juga disaksikan secara virtual oleh para ketua DPD Demokrat di 34 provinsi di Indonesia.

Parfa ketua DPD itu disebutnya tentu merepresentasikan ketua seluruh DPC di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Dari runtutan peristiwa yang didapat, menurut AHY, ada kader, mantan kader dan pihak luar yang ikut bermain. Yaitu, satu orang kader aktif; ada kader yang sudah enam tahun tidak aktif karena terlibat korupsi; juga ada mantan kader yang sudah keluar dari partai 3 tahun lalu.

“Sedangkan yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarisifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," ungkap AHY.

• Demokrat Bali Optimis di Pilkada Selanjutnya, Siap Usung Kader & Tak Usung Paslon ‘Milu-milu Tuwung’