Jokowi Enggan Jawab Surat AHY, Ini Komentar Demokrat Terkait Penjelasan Moeldoko

Jokowi Enggan Jawab Surat AHY, Ini Komentar Demokrat Terkait Penjelasan Moeldoko

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.

Alasannya menurut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat.

"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, Kamis 4 Februari 2021.

Ditegaskan, mekanisme penyelesaian masalah Partai Demokrat telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART," kata mensesneg.

Pratikno membenarkan bahwa AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut.

Surat diantarkan langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa.

"Benar, kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat," katanya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

AHY menyebut, hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

• Marzuki Alie Kirim WA ke SBY, Menampik Tuduhan AHY Hendak Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat

• Tanggapi AHY, Moeldoko Harap Petinggi Partai Demokrat Lebih Kuat

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin 1 Fberuari 2021 lalu.

Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu setuju sikap Presiden Jokowi yang tak memberikan klarifikasi atau membalas surat AHY.

Masih banyak pekerjaan pemerintahan yang jauh lebih penting dan berarti buat masyarakat banyak ketimbang persoalan internal Partai Demokrat.

Apalagi mengatasi pandemi Covid-19.

“Tidak perlu Presiden Jokowi harus membalas surat atau memberikan klarifikasi apapun karena tugas-tugas pemerintah dalam mengatasi pandemi covid 19 ini menjadi lebih penting dan berarti buat masyarakat banyak,” ujarnya.

Menurut Masinton, isu dugaan kudeta itu adalah masalah internal Partai Demokrat, tidak ada hubungannya dengan pihak eksternal apalagi dikait-kaitkan dan ditarik-tarik ke lingkaran kekuasaan dan Presiden Jokowi.

Karena itu dia meminta AHY untuk menyelesaikan persoalan internal melalui mekanisme Partai Demokrat tanpa mengait-kaitkan dengan pihak di luar partai berlambang Mercy tersebut.

“Persoalan internal yang diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi,” jelasnya.

• Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai secara Inkonstitusional, Moeldoko: Jangan Mudah Baper

• AHY: Ada Gerakan Ambilalih Partai Demokrat Secara Paksa, Diduga Libatkan Pejabat Tinggi

Dia mejelaskan pula situasi dan zaman sekarang ini sudah berbeda dengan masa orde baru saat seluruh organisasi politik maupun ormas diintervensi pemerintah.

Selain itu kata dia, tidak ada urgensinya kekuasaan atau Presiden Jokowi untuk melakukan langkah-langkah kudeta Partai Demokrat mengingat dukungan politik pemerintah di parlemen sudah lebih dari cukup 80 persen.

Kemudian lanjut dia, konstitusi juga membatasi Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden.

Artinya Jokowi sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri untuk ketiga kalinya menjadi Presiden.

“Tidak ada urgensi dan kepentingan yang mendesak dari pemerintah untuk melakukan langkah-langkah itu karena pertama soal dukungan politik, posisi pemerintah ini di parlemen lebih dari cukup, 80 persen lebih. Kemudian Jokowi sudah dua periode, sehingga sudah tidak mungkin mencalonkan kembali karena konstitusi kita membatasinya,” tegasnya.

Karena itu dia melihatnya ini adalah persoalan internal yang harus diselesaikan dalam mekanisme internal Demokrat.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pernyataan-pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang dianggap, kerap bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang menghadiri pertemuan dan fakta di lapangan.

Sebagai contoh, kata Herzaky, dalam penjelasan pada 1 Februari 2021, Moeldoko mengakui bertemu dengan sejumlah kader Demokrat di rumahnya untuk mendengarkan curhat.

Tetapi, saat jumpa pers 3 Februari 2021, Moeldoko mengakui pergi ke hotel untuk menemui mereka.

"Artinya, ada upaya untuk menyisihkan waktu dan energi di antara kesibukan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden untuk menemui kader-kader Partai Demokrat, yang berada di luar lingkup tanggung jawabnya," ujar Herzaky.

"Para kader yang ditemui, dibujuk datang dengan janji untuk mendapat alokasi dana tanggap bencana alam di daerah masing-masing. Mereka datang dengan prasangka baik, untuk menghormati undangan, tetapi malah diajak bicara soal KLB dan pencapresan 2024. Mereka tidak curhat," sambungnya.

Menurut Herzaky, ajakan KLB tersebut tidak digubris kader Demokrat, sehingga mereka kemudian melaporkan pertemuan tersebut pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat.

"Dari berbagai sumber yang sudah kami verifikasi, kami juga mendapati fakta dana yang sudah disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan KLB," ucapnya. (tribun network/ma/yud/sen)