Pemerintahan Joe Biden dan Vladimir Putin Kompak Sepakati Pembatasan Senjata Nuklir

TRIBUN-BALI.COM, WASHINGTON DC – Pemerintahan Joe Biden dan pemerintahan Vladimir Putin menjalin kerja sama yang menggembirakan.

Kedua dua negara, Amerika Serikat ( AS) dan Rusia sudah sepakat memperpanjang pembatasan kepemilikan senjata nuklir selama lima tahun lagi atau hingga 2026.

Perjanjian berlabel New Strategic Arms Reduction Treaty ( New START) tersebut sedianya berakhir pada Jumat 5 Januari 2021. Namun, kini sudah diperpanjang lagi sehingga tidak menimbukan kecemasan.

• Iran Menolak Ajakan Pemerintahan Joe Biden untuk Patuhi Perjanjian Nuklir

• Kim Joun Un Sebut Korea Utara Sedang Kembangkan Senjata Nuklir Baru untuk Mengimbangi AS

• Setelah Pembunuhan Ahli Nuklir Iran, Serangan Drone Tewaskan Komandan Garda Revolusi & 3 Pengawalnya

Perjanjian pembatasan senjata nuklir tersebut diinisiasi mantan Presiden AS Barack Obama kemudian dilanjutkan Presiden Joe Biden.

Al Jazeera, Rabu 3 Februari 2021 melaporkan, Washington dan Moskwa menganggap perpanjangan perjanjian New START itu sebagai kemenangan.

Kedua pihak sama menekankan bahwa perjanjian itu akan memberikan stabilitas dan transparansi pada masalah nuklir.

Kendati demikian, baik Amerika Serikat maupun Rusia tidak menampik sejumlah hal yang tidak dapat mereka sepakati. Sudah lazim kebijakan pemerintahan Vladimir Putin tak selalu sejalan dengan Amerika Serikat. 

"Bahkan saat kami bekerja dengan Rusia untuk memajukan kepentingan AS, kami juga akan berupaya meminta pertanggungjawaban Rusia atas tindakan permusuhan serta pelanggaran hak asasi manusia," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Menurut Antony Blinken, Washington akan memanfaatkan perpanjangan waktu selama lima tahun itu untuk mengejar batasan tambahan pada semua senjata nuklir Rusia.

“Presiden Biden telah menjelaskan bahwa perpanjangan Perjanjian New START hanyalah awal dari upaya kami untuk mengatasi tantangan keamanan abad ke-21,” kata Blinken.

Rusia dan AS pekan lalu mengumumkan rencana untuk memperpanjang perjanjian New START.

Bahkan pengumuman untuk memperpanjang perjanjian itu diumumumkan ketika AS meningkatkan kritik terhadap Rusia atas pemenjaraan pemimpin oposisi Alexey Navalny.

AS juga menuduh Rusia ikut terlibat dalam peretasan besar-besaran terhadap pemerintah AS dan masalah lainnya.

Perjanjian New START mulai berlaku pada tahun 2011. Perjanjian itu membatasi kepemilikan hulu ledak nuklis AS dan Rusia. Masing-masing negara tidak boleh memiliki lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis.

Perjanjian itu juga membatasi kepemilikan rudal, pesawat pengebom yang mampu membawa senjata nuklir, dan kapal selam yang mampu membawa hulu ledak nuklir.