Berita Gianyar

Ketua PHRI Gianyar : Pariwisata Bisa Dibuka dengan Mencontoh Negara UEA

Ketua PHRI Gianyar, Pande Adit mengungkapkan pariwisata sebenarnya bisa dibuka dengan mengambil contoh negara UEA

Pixabay
Ilustrasi traveling - Ketua PHRI Gianyar : Pariwisata Bisa Dibuka dengan Mencontoh Negara UEA 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Ketua PHRI Gianyar, Pande Adit mengungkapkan, pariwisata yang selama ini menjadi ujung tombak perekonomian masyarakat Bali, seharusnya bisa dibuka, dengan cara menyediakan test PCR dan karantina secara gratis pada wisatawan yang datang.

Hal itu telah dilakukan Uni Emirat Arab (UEA).

"Pariwisata sebenarnya bisa dibuka dengan mengambil contoh negara UEA, yang sudah berhasil membuka pariwisata dan juga berhasil mendatangkan wisatawan. Jadi mereka di sana, semua test PCR ditanggung oleh pemerintah. Jadi pada saat landing, langsung dilakukan PCR gratis. Jadi artinya orang yang masuk ke negara mereka sudah bebas dari Covid," ujarnya.

"Lalu, apabila ada yang positif, diberikan karantina oleh negara. Ditanggung oleh kerajaan. Karena UEA itu sendiri, mereka sadar bahwa pariwisata itu adalah ujung tombak perekonomian mereka. Karena minyak mereka sudah hampir habis. Jadi negara itu berpendapat, jika pariwisata tidak terselamatkan, maka negara mereka juga tidak terselamatkan," ujar Adit.

50 Hotel dan Restaurant di Karangasem Bali Belum Ambil Bantuan Hibah Pariwisata, Ini Alasannya

PHRI Gianyar Harapkan Pinjaman Lunak Pemerintah Tapi Pembayaran Pertama Diharapkan 2 Tahun Mendatang

Pusat Unggulan Pariwisata Unud Gelar Webinar Kilas Balik Proses Pemberadaban Bali,Hadirkan Tokoh Ini

Adit pun melihat kebijakan negara tersebut telah berdampak positif.

"Dampak dari kebijakan mereka bisa dilihat sekarang. Dimana semua orang yang sedang traveling, pasti perginya ke UEA. Itu artinya, kalau kunjungan dibuka, pasti akan ada yang datang walaupun dari yang dulunya 100 orang, paling tidak setengahnya tetap akan datang. Sebab semua orang di dunia ini butuh refreshing," tandasnya.

Pihaknya berkeyakinan, jika Indonesia, khususnya Bali mengikuti cara tersebut, pariwisata dan perekonomian akan segera bangkit.

"Kalau saja Singapura buka, saya rasa orang Bali atau orang Jakarta pasti jalan-jalan ke sana. Setidaknya untuk refreshing. Apalagi orang Eropa yang sudah terbiasa libur ke Bali, 3 sampai 4 kali per tahun, saat ini mereka pastinya sudah sangat merindukan Bali," tandasnya.

PHRI Gianyar Harapkan Pinjaman Lunak Pemerintah Tapi Pembayaran Pertama Diharapkan 2 Tahun Mendatang

Pengusaha hotel di Kabupaten Gianyar, Bali, sudah babak belur akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Banyak hotel yang pertahanan finansialnya hanya mencapai satu atau dua tahun, dan tak sedikit pula yang kini bertahan dengan jalan menjual aset.

Karena itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gianyar, sangat membutuhkan pinjaman lunak pemerintah.

Namun demikian, mereka meminta supaya pembayaran pertama pinjaman tersebut, bisa dilakukan dua tahun mendatang.

Sebab, jika pinjaman tersebut diberikan saat ini, dan pembayarannya harus bulan depan, pinjaman tersebut justru akan menjadi beban pengusaha.

Ketua PHRI Gianyar, Pande Adit membenarkan hal tersebut.

Kata dia, sebelum kunjungan wisatawan mancanegara dibuka, satu-satunya yang dapat meringankan beban pengusaha perhotelan adalah pinjaman lunak dari pemerintah.

"Seperti diketahui, kami selaku pemilik usaha perhotelan, sudah hampir setahun puasa pendapatan. Lalu pengeluaran listrik, gaji staf dan sebagainya terus jalan. Tentunya juga, masing-masing perusahaan kan memiliki kekuatan yang berbeda," ujarnya.

"Ada yang bisa bertahan setahun atau dua tahun, dan ada yang cuma tinggal menghitung bulan. Bahkan ada yang sudah menjual aset, serta ada yang ancang-ancang menjual hotelnya," imbuhnya.

"Dengan adanya pinjaman lunak, tentunya akan bisa membantu. Tapi, kami harapkan pembayarannya bisa dimulai dari dua tahun nanti. Karena kan sekarang saja sampai akhir tahun belum diketahui apakah akan ada tamu atau tidak," harapnya.

Adit menilai, masa tenggang pembayaran pertama dua tahun ke depan, merupakan waktu yang paling realistis.

"Kalau bulan ini dikasi pinjaman, tapi bulan berikutnya sudah harus bayar, itu sama dengan gali lubang tutup lubang. Bahkan hal itu hanya akan membuat perusahaan lebih susah. Jangankan bulan depan sudah harus bayar, enam bulan pun belum tentu kita punya uang untuk bayar itu. Menurut saya, jangka waktu dua tahun lah yang paling realistis," ujarnya.

Adit menegaskan, pinjaman tersebut selain untuk membantu pengusaha.

Hal ini juga untuk bisa mempertahankan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

"Pinjaman ini untuk menyambung hidup kami sebagai pengusaha dan supaya lapangan kerja untuk masyarakat terus bisa kami pertahankan," tandasnya.(*).

Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved