Wawancara Eksklusif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Tidak Ada Lagi Tanggal Merah

TRIBUN-BALI.COM - SANDIAGA Salahuddin Uno atau lebih dikenal dengan sapaan Sandiaga Uno, merupakan sosok ternama di pentas politik nasional.

Saat menjabat Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, ia undur diri untuk maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2019.

Pasangan ini rival Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Sejak 23 Desember 2020, Sandiaga dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merangkap Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama.

Baca juga: Kerja Tiga Hari Dari Bali, Ini Catatan Menparekraf Sandiaga Uno Untuk Pariwisata

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Selalu Bawa Tumbler Plastik, Sandiaga: Kalau di Jakarta Diisi Doa-doa Istri

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno: Pembangunan BMTH di Pelabuhan Benoa Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Ikuti penuturannya dalam wawancara eksklusif dengan tim Tribun Network saat berdialog virtual bersama Tribun Network, Rabu 10 Februari 2021.

Anda masih ingat, pertemuan kita ini, bukan yang pertama. Saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI, Anda pernah memesan Gojek dari kantor Tribun Network, Anda masih ingat kejadian itu?

Kejadian naik Gojek tidak saya lupakan karena ini kenangan saya di kontestasi Gubernur (DKI). Mudah-mudahan ini menjadi kenangan manis bagi teman-teman di Tribun Network.

Saya berterimakasih Tribun Network sudah mendukung kami. Saya punya rekam jejak panjang, banyak berjumpa dengan rekan-rekan Tribun Network di seluruh nusantara saat saya berkunjung ke ribuan titik. 

Di setiap titik saya menemui keindahan.

Kita mendukung destinasi super prioritas, namun tentunya tidak mengecilkan peran dari destinasi-destinasi lainnya termasuk desa wisata yang jadi program unggulan kami.

Saat ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, reshuffle kabinet jilid pertama, Anda sudah tahu ada dua menteri yang terseret kasus korupsi (Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menteri Sosial Juliari Batubara). Bagaimana Anda mengantisipasi hal ini?

Memang situasi ekonomi di masa pandemi ini dalam keadaan memprihatinkan.

Kami terenyuh tentunya dua menteri yang mengalami musibah terseret kasus korupsi.

Kami sendiri memiliki komitmen terhadap tata kelola yang baik.

Saya mendapat tugas, kita tidak memiliki toleransi kegiatan kementerian yang tidak dalam koridor good governance.

Kita sejak awal bahkan sudah langsung  berkoordinasi dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Sektor Parekraf saat ini sudah sangat tertekan, sudah saatnya kita mendahului rakyat.

Kita harus meningkatkan dari segi tata kelola yang baik.

Saya juga membentuk satu komunikasi agar disampaikan dalam program kerja 100 hari.

Dalam upaya meningkatkan awareness, kami juga melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) baru saja minggu lalu, bagaimana dari pembaharuan LHKPN sudah saya masukkan laporan dan saya harap disusul yang lain.

Kita harus memberikan contoh. Teladan. 

Karena itu, kita butuh dukungan dari media terutama Tribun Network mengangkat isu seputar penyelenggaraan negara yang bersih agar menjadi suatu komitmen yang tegas di lingkungan penyelenggaraan negara.

Apakah Anda mengalami perubahan kehidupan dari sebelumnya sebagai pelaku bisnis dan saat ini sebagai Menteri Pariwisata?

Saya jadi Wagub (DKI) 2017, kemudian 2018 saya berhenti. Setelah keputusan MK (Gugatan Hasil Pilpres 2019, red) saya kembali menjadi warga negara biasa.

Mulai 28 Juni 2019 sampai 23 Desember 2020, saya melakukan banyak sekali kegiatan yang berkaitan pemberdayaan masyarakat, khususnya UMKM di bidang lapangan kerja. Kita memastikan kehidupan masyarakat meningkat.

Jadi saya berdua dengan Pak Prabowo, saya berpikir akan membantu di luar pemerintah.
Namun karena Covid-19 ini menjadi game changer bagi kita, semua tertekan dampak kesehatan luar biasa, dan saya kehilangan banyak teman dari pandemi ini. 

Anda pernah menjadi pejabat, Wakil Gubernur DKI. Kemudian maju sebagai calon wakil presiden, sebagai orang penting (VVIP) yang mendapat pengawalan ketat, setiap saat. Dan sekarang masuk kabinet. Apakah perbedaan warga negara biasa dengan pejabat negara yang Anda rasakan?

Perubahan berat badan sama, bangun tetap subuh olahraga masih rutin. Saya, bedanya sekarang, tidak ada tanggal merah lagi.

Tanggalnya hitam semua. Saya turun ke destinasi prioritas dan lainnya sesuai arahan dari bapak Presiden.

Saya harus menjalankan aman dan visi bapak Presiden yaitu visi Indonesia emas 2025.

Saya harus meninggalkan hal berkaitan pemberdayaan yang tidak langsung berhubungan dengan Parekraf.

Saya ini dididik sebagai profesional, fokus dalam tugas saya.

Di masa perlu keprihatinan tentunya kita bisa menangkap satu peluang , mengambil hikmah di balik badai yang berkecamuk ini.

Kita bergandengan tangan, bersatu padu, dan tidak menyalahkan satu- sama lain.

Anda sempat menegaskan akan memfasilitasi visa long stay untuk wisatawan asing selama lima tahun. Apa tujuan dari kebijakan ini?

Salah satu yang diamanatkan Undang-undang Cipta Kerja dari segi mobilitas wisatawan dan yang sedang digodok oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah visa second home atau long term visa.

Nah di sini kami di leading sector, dengan beberapa fitur-fitur bahwa wisatawan asing ini tentunya menjalankan aturan hukum perundang-undangan di Indonesia. 

Dana wisatawan asing, katakanlah Rp 2 miliar, itu di sistem perbankan nasional akan di-lock selama lima tahun.

Silver economy ini menjadi 7 continents dari apa yang menjadi fenomena di dunia.

Sekelompok warga dunia yang usianya di atas 60 tahun dan memiliki spending power di atas 50 triliun dolar AS.

Mereka lebih punya waktu tinggal di daerah subtropis dan menginginkan pindah saat musim dingin ke daerah yang nyaman seperti Bali yang menjadi unggulan untuk konsep 7 continents dan didukung fasilitas rumah sakit yang baik.

Nah, seandainya mereka menggunakan Bali atau destinasi yang lain mereka bisa menggunakan fasilitas ini (visa long stay, red), sekarang kita sedang susun, mohon sabar, kita akan kebut pembahasannya.

Harapan kita pascapandemi kebijakan ini bisa diluncurkan sebagai produk inovasi regulasi produk wisata atau health tourism untuk program second home.

(Tribunnews.com/Reynas Abdila/tis)