Viral Sejumlah Warga di Tuban Borong Mobil, Padahal Sebenarnya Ada Lima Pilihan Ganti Kerugian Tanah

TRIBUN-BALI.COM - Ratusan warga di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban, mendadak jadi miliarder usai menjual tanah mereka kepada PT Pertamina (Persero).

 Tercatat 225 kepala keluarga di desa tersebut mendapatkan uang miliaran rupiah setelah menjual tanahnya.

Sebagian besar warga membeli mobil menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut yang jumlahnya 176 unit.

Meski sebagian warganya menjadi miliarder, Kepala Desa Sumurgeneng Gihanto malah merasa khawatir.

Baca juga: Cerita Warga Desa di Tuban Kaya Mendadak Tanahnya Dibeli Pertamina, Romadi Luluh Dapat Rp 7,5 M

Gihanto menjelaskan, warga menjual tanah itu kepada PT Pertamina (Persero) untuk pembangunan kilang minyak grass root refinery (GRR) yang bekerja sama dengan perusahaan asal Rusia, Rosneft.

Pembangunan kilang itu membutuhkan lahan di tiga desa, yakni Sumurgeneng, Wadung, dan Kaliuntu.

"Ada rasa kekhawatiran karena sedikit yang dibuat usaha," kata Gihanto seperti dikutip dari Surya.co.id, Selasa 16 Februari 2021.

Kekhawatiran dan keprihatinan serupa diungkapkan Presiden Direktur PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia Kadek Ambara Jaya.

Kadek menilai, masyarakat yang menerima pembayaran ganti untung tak tepat membelanjakan uangnya.

Ia khawatir, masyarakat yang mendadak menjadi miliarder itu terancam miskin karena tak bisa mengelola uang dengan baik.

"Kalau ini (terancam miskin) terjadi, saya yang salah, karena tidak mengawal dan mendampingi mereka," kata Kadek Ambara Jaya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu 17 Februari 2021

 Lepas dari itu, sejatinya, warga dapat memilih opsi ganti kerugian atas tanah mereka.

Pilihan tersebut tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pada Paragraf Tiga tentang Penilaian Ganti Kerugian tercantum Pasal 36 yang mengatur bentuk ganti kerugian.

Baca juga: Profil Miliarder Baru Tuban Seusai Dapat Rezeki Nomplok Pertamina, Beli Mobil Hingga Buka Usaha

 Terdapat lima pilihan yakni dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh warga dan PT Pertamina Rosoneft.

Sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam Pasal 36 yakni: Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: a. uang b. tanah pengganti; c. permukiman kembali; d. kepemilikan saham; atau e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Tak hanya itu, dalam Paragraf 4 penetapan ganti kerugian juga dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang dirinci ke dalam tiga pasal yakni Pasal 37, 38, dan 39.

Pasal 37 menyebutkan bahwa sebelum menetapkan bentuk ganti kerugian, lembaga pertanahan melakukan musyawarah dengan pihak yang berhak untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

(1) Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2)Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Kemudian Pasal 38 berbunyi:

(1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

(2) Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

(3) Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(4) Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.

Baca juga: Pertamina Peroleh Laba Bersih Rp 14 Triliun pada 2020

(5) Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Terakhir Pasal 39 Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

PT Pertamina Rosneft sendiri akan menindaklanjuti dan bertanggung jawab terhadap masalah sosial warga.

Perusahaan ini akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan riset dan pemetaan kondisi warga di tiga desa tersebut.

"Kita akan gandeng tim riset dari Lembaga Antropologi Untuk Riset dan Analisa dalam rangka membangun cetak biru corporate social responsibility (CSR) berbasis kearifan lokal," ujar Kadek.

 Kadek menambahkan, perusahaan ingin mengajak warga berbagi pekerjaan dengan padat karya sebagai upaya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir untuk negeri.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Warga Tuban Borong Mobil, Sebenarnya Ada Lima Pilihan Ganti Kerugian Tanah",