Corona di Indonesia

Vaksin Mandiri Hanya untuk Karyawan, 7 Ribu Perusahaan Sudah Mendaftar

Program vaksin gratis melalui Vaksinasi Gotong Royong hanya dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha kepada karyawan, dan tidak diperjualbelikan.

Editor: DionDBPutra
Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustrasi. Program vaksin gratis melalui Vaksinasi Gotong Royong hanya dilakukan perusahaan atau badan usaha kepada karyawan, dan tidak diperjualbelikan oleh swasta. 

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmidzi menegaskan tak ada mekanisme vaksinasi mandiri bagi individu atau beli secara perorangan.

Ia memastikan, program vaksin gratis melalui Vaksinasi Gotong Royong hanya dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha kepada karyawan, dan tidak diperjualbelikan oleh swasta.

"Vaksinasi Gotong Royong hanya untuk korporasi tidak diperjualbelikan untuk individu, dan tidak ada mekanisme vaksinasi pada individu," kata Nadia, Sabtu 27 Februari 2021.

Baca juga: 60 Ribu Pekerja Pariwisata Terdaftar untuk Dapat Vaksin Covid-19, Kadispar Bali: Bertahap Intinya

Baca juga: Sekolah Tatap Muka Dibuka Juli 2021, Guru di Bali Akan Divaksin Covid-19 Maret Mendatang

Nadia menegaskan jenis vaksin mandiri berbeda dengan vaksinasi gratis yang diadakan oleh pemerintah.

Meski Nadia belum merinci kandidat vaksin mandiri yang akan digunakan. "Yang pasti bukan Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Novavac," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memperbolehkan vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri.

Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang terbit Rabu 24 Februari 2021.

Sesuai Permenkes tersebut, perusahaan harus mendata pegawai yang akan menerima vaksin Covid-19 lalu memberikannya ke Kemenkes. Adapun biaya vaksin mandiri sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.

Pelaksanaan vaksinasi mandiri juga tidak akan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milih pemerintah.

Perusahaan yang memiliki fasyankes yang mendukung untuk pelaksanaan vaksinasi mandiri bisa melakukannya di sana.

Selain itu, Permenkes tersebut juga menegaskan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada program vaksin mandiri akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

7 Ribu Perusahan Sudah Daftar

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani mengklaim, sekitar 7 ribu perusahaan telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam vaksin mandiri.

Baca juga: Walau Sudah Divaksin, Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Dinyatakan Terkonfirmasi Positif Covid-19

Angka tersebut diperoleh dari pendataan yang dilakukan Kadin terhadap perusahaan yang ada di Indonesia hingga hari ini. "Total sudah ada 7 ribu perusahaan yang terdata dari berbagai sektor usaha," ucapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved