Polri Tak Keluarkan Izin KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Kader Demokrat Sumut Tolak Moeldoko

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Polri tidak mengeluarkan izin untuk gelaran kongres luar biasa (KLB) atas nama Partai Demokrat yang digelar kubu kontra Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Sibolangit, Sumatera Utara.

Hal ini menyusul kabar yang menyebutkan KLB di Sumut itu melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Polri tidak mengeluarkan izin," kata Argo saat dihubungi, Kamis, 5 Maret 2021.

Baca juga: Daftar 9 Nama yang Masuk Bursa Caketum Partai Demokrat Kubu KLB

Sementara itu, dalam konferensi pers siang ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan acara KLB itu akan dipantau pihak berwnang.

Menurut dia, ada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan polda setempat yang mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam acara itu.

"Di sana ada Satgas yang menangani itu semua. Kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya akan dipantau oleh polda setempat," tuturnya.

Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Sumatera Utara mengatakan KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Sumut melanggar protokol kesehatan sehingga berpotensi menambah kasus Covid-19.

Baca juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Polisi Setelah Dipecat dari Partai Demokrat 

Selain itu, mereka juga menganggap KLB tersebut ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) bahkan mengirimkan surat kepada Kapolri, Menko Polhukam, dan Menkumham, meminta mencegah pelaksanaan KLB yang dianggap inkonstitusional itu.

"Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan pers.

Tanggapan 30 Kader Demokrat Sumut

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain Hutajulu berdiri di tengah halaman kantor DPD Partai Demokrat Sumut di Jalan Gatot Subroto, Medan pada Jumat, 5 Maret 2021 siang.

Di belakangnya, sekitar 30-an orang berjejer menyatakan penolakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di The Hill karena dinilai ilegal. 

Saat itu mereka secara bersama-sama menyatakan penolakan terhadap KLB dan juga Moeldoko serta meminta KLB dibubarkan.

Baca juga: Nama Moeldoko, Marzuki Alie, dan Jhoni Allen Marbun Menguat Jelang KLB Partai Demokrat

"Demokrat Sumatera Utara menolak KLB ilegal Partai Demokrat di Hotel The Hill, Deli Serdang Sumatera Utara.

Demokrat Sumatera Utara menolak Moeldoko. KLB, Bubarkan," ujar mereka bersamaan. 

"Demokrat Sumatera Utara beserta para kadernya di ketua-ketua DPC siap berangkat ke Sibolangit untuk membubarkan kegiatan acara KLB ilegal Partai Demokrat di The Hill.

(berapa orang) Lihat sendiri lah berapa orang itu," katanya. 

Baca juga: Konflik Partai Demokrat Memanas, Marzuki Alie Laporkan AHY ke Polisi

Ketika ditanya apakah ada anggota Partai Demokrat Sumut yang ikut dalam KLB tersebut, menurutnya, hingga saat ini belum ada.

"Sampai saat ini belum ada. (Kalau nanti ada) langsung dipecat dan yang DPR langsung di-PAW.

Itu kebanyakan adalah yang bukan pengurus dan yang sudah dipecat dari partai Demokrat," ungkapnya. 

Menurut Heri, pihaknya akan membubarkan KLB di Sibolangit karena dianggap ilegal.

Dari yang akan berangkat ke Sibolangit ini, ada sebagian yang tidak hadir karena mungkin kondisi sedang sakit dan sebagainya.

Herri juga menegaskan bahwa kegiatan KLB tersebut tidak ada izinya.

"Dan juga kita lihat dengan situasi kondisi pandemi Covid-19 ini kan tidak dibolehkan dan itu sudah melanggar prokes Covid-19 di Sumut," katanya. 

Baca juga: Ibas Tak Mau Diadu Domba dengan Kakaknya AHY, Partai Demokrat Pecat 7 Kader

Demokrat Sumut setia ke AHY

Dikatakannya, kegiatan tersebut mengumpulkan massa, sehingga sudah melanggar protokol kesehatan di Sumut.

"(berapa orang di sana) Tidak jelas. Cuma dapat kabar burung, sampai 1.000 orang. Berarti kan sudah melanggar prokes," katanya. 

Herri berharap kader Partai Demokrat Sumut tetap tegak lurus kepada Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.

"(yang dilakukan di sana)  kita minta kepada pengelola hotel dan kepolisian untuk bubarkan kegiatan tersebut. Kalau tidak dibubarkan, nanti Partai Demokrat yang bubarkan," katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polri Tak Keluarkan Izin KLB Mengatasnamakan Partai Demokrat di Sumut dan 30 Kader Demokrat Sumut Berencana Bubarkan 1.000 Peserta KLB di Sibolangit.