Bali Pastikan Tak Ada Kader ke KLB | Moeldoko Ketum Demokrat Versi KLB, AHY: Saya Ketum yang Sah

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dari kubu kontra AHY telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum yang baru.

Selain menetapkan Moeldoko, KLB juga memutuskan akan menghapus posisi dan jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang selama ini dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Memutuskan, pertama AD/ART Partai Demokrat kembali pada AD/ART Kongres Bali tahun 2005 dengan penyesuaian UU Partai Politik. Tiga perubahan atas penyesuaian di atas dilaksanakan sesuai kebutuhan partai, antara lain adanya mahkamah partai, dewan kehormatan partai, dewan pakar, menghilangkan majelis tinggi. Setuju?," tanya Pimpinan Sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut dirinya masih menjadi orang nomor satu di partai berlambang mercy. Menurutnya, KLB di Sumatera Utara adalah ilegal.

"Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," tegas AHY saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat.

AHY juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan kepengurusan dari KLB di Sumut tersebut.

Tak hanya itu, AHY menegaskan sudah siap menempuh jalur hukum dan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam KLB tersebut.

Sementara itu, adanya kabar pelaksanaan KLB di Medan membuat jajaran pengurus Demokrat Bali bersikap.

Mendadak Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta mengumpulkan jajaran partai, baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten seluruh Bali, di Kantor DPD Demokrat Bali, Renon Denpasar, Jumat.

Selain dihadiri jajaran partai, pertemuan yang berbalut Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) itu dihadiri pula oleh Mantan Stafsus di era Presiden SBY, Heru Lelono.

Rapat itu berlangsung tertutup selama hampir dua jam sejak pukul 11.00 Wita.

Seusai rapat tersebut, Made Mudarta menyebutkan, pihaknya menggelar rapat sekaligus memastikan tidak ada kader dari Bali yang hadir di KLB.

Baca juga: Pidato Perdana Moeldoko Usai Ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB di Sumut

"Pengurus saja (yang ikut rapat, Red). Yang jelas, seluruh pengurus pergerakannya tidak ada yang berangkat ke Medan, sesuai ada info diselenggarakan KLB ilegal Partai Demokrat," jelasnya.

Mudarta menegaskan, tidak ada kader dari Bali yang hadir ke KLB Medan.

Terlebih ia memantau dan meyakinkan dengan meminta semua pengurus mengirimkan share lokasi sebagai bukti bahwa mereka semua ada di Bali.

"Semua posisi share lokasinya di Bali," sambungnya.

Bahkan, terkait adanya kabar 8 kader dari Bali yang hadir ke KLB, kata Mudarta, pihaknya menyebutkan, kedelapan orang itu bukanlah kader Demokrat.

Mudarta menyebutkan, mereka hanya oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang hanya diberikan baju seragam Demokrat.

Apalagi, menurut dia, mencari seragam Demokrat sangat mudah di pasaran.

"Kami pastikan itu bukan kader. Yang jelas seluruh pengurus tidak ada pergerakan ke Medan. Itu KLB ilegal. Sekarang cari baju begini kan gampang. Cari aja ke Pasar Senen. Order di sana," tegasnya.

Apalagi, menurut Mudarta, berdasarkan AD/ART Demokrat KLB itu tidak sah dilaksanakan.

"(KLB) hanya dapat dilakukan keputusan oleh dewan pimpinan pusat. Dan kami kompak di bawah AHY. Selain harus diusulkan oleh DPD, dan diusulkan 50 persen dari jumlah ketua DPC yang seluruh Indonesia ada 514 DPC. Semua itu 100 persen kompak mendukung AHY," tegasnya.

Ia juga menyebutkan, KLB tersebut ilegal dan abal-abal. Pihaknya juga mendesak agar dilakukan gugatan oleh DPP Demokrat terkait pelaksanaan yang, menurut pihaknya, tanpa izin dan membuat kerumunan tersebut.

"Itu kami pastikan abal-abal, merupakan KLB yang hoax. Jika pun ada KLB yang diajukan semestinya disetujui oleh ketua majelis tinggi Partai Demokrat, yaitu pak SBY," sebutnya.

Baca juga: Tanggapi KLB di Sumut, AHY Tegaskan Dirinya Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Sementara rapat koordinasi daerah yang pihaknya selenggarakan itu, kata Mudarta, mengajak semua anggota agar tetap tenang dan sabar.

Sebab ada kelompok-kelompok yang mengganggu kekompakan Partai Demokrat saat ini.

"Tadi dibahas, agar semua kader partai tetap tenang dan sabar, karena ada yang mengganggu kekompakan Partai Demokrat, yaitu mereka yang sakit hati kan bicara apa saja bisa," ujarnya.

Mudarta menambahkan, jika ada yang mengatasnamakan Partai Demokrat terlebih mereka yang sudah dipecat, tidak ada kewenangannya.

"Kalau ada mengatasnamakan Partai Demokrat tidak boleh menggunakan atribut partai, apalagi yang sudah dipecat. Itu dipastikan akan digugat sesuai hukum yang berlaku," ungkapnya.

Masa pandemi saat ini, di saat masyarakat terdampak ekonomi yang sulit, menurut Mudarta, pihaknya berharap agar pemerintah menegakkan prokes yaitu dengan membubarkan KLB ilegal tersebut.

"Kami harapkan pemerintah menegakkan prokes. Jangan sampai ada orang kumpul-kumpul tanpa izin mengatasnamakan Demokrat. Kami berharap pemerintah dapat membubarkan acara itu. Mayoritas keputusan kami agar DPP menggugat agenda abal-abal yang tanpa izin itu dibubarkan," tandas Mudarta.

Ketua DPC Demokrat Badung, Made Sunarta menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap bersama Ketum DPP Demokrat AHY.

"Dengan adanya KLB abal-abal ini membuat kami semakin kompak untuk mempertahankan komitmen kita bersama AHY," tegasnya.

Bahkan, ia menyebut bahwa para kader Demokrat Badung sama sekali tidak ada yang hadir ke KLB Medan tersebut.

"Se-Bali nggak ada, termasuk Badung," tegasnya.

Baca juga: Sebut KLB Tidak Sah, SBY: Partai Demokrat Berkabung, Keadilan dan Demokrasi Sedang Diuji

Hal senada diungkapkan Ketua DPC Demokrat Gianyar, Tjokorda Gede Putra Asmara Sukawati alias Cok Anom. Ia menegaskan, pihaknya juga tetap setia dengan kepemimpinan AHY.

"KLB abal-abal itu. Kami DPC Demokrat Gianyar tetap komitmen mendukung hasil Kongres V Partai Demokrat di bawah Mas AHY," kata dia.

Di temui di sela-sela Rakorda Pengurus Demokrat Bali, Mantan Staf Khusus Kepresidenan masa kepemimpinan SBY, Heru Lelono menegaskan, seharusnya para kader Demokrat di seluruh Indonesia mempunyai kesadaran besar bahwa berdiri dan adanya Partai Demokrat tersebut tidak lepas dari tangan dingin SBY.

Ia menyebutkan, KLB yang digelar kubu Darmizal Cs itu tidak sesuai dengan AD/ART yang berlaku di Partai Demokrat.

Bahkan, jika pemerintah tidak ikut membubarkan KLB tersebut, ia mensinyalir bahwa pemerintah ikut turut andil dalam 'menyukseskan' KLB tersebut.

"Kalau ada yang mau KLB, kalau Demokrat yang ada di AHY bisa membuktikan ke pemerintah, kalau tetap pemerintah tidak membubarkan ini, itu pemerintah yang bertanggungjawab. Karena AD/ART kan yang sahkan negara," tegasnya.

Dipinang Lewat Telepon
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima pemilihan dirinya sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB di Sibolangit.

Moeldoko menerima dipilih jadi orang nomor satu di Partai Demokrat versi KLB melalui panggilan suara.

"Bapak Moeldoko yang terhormat, kami sepakat bapak sebagai Ketua Demokrat," ujar Pimpinan Sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun kepada Moeldoko melalui panggilan telepon.

Mendengar hal tersebut, Moeldoko pun memberikan sejumlah pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

"Walaupun secara aklamasi memberikan kepercayaan kepada saya. Tapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semua," ujarnya.

Kemudian karena para peserta KLB serius untuk mendukung, Moledoko pun menerima.

"Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat," ujarnya.

 (tribunnews/gil)