Berita Politik

Setia pada Kepemimpinan AHY, Demokrat Bali Pastikan Tak Ada Pengurus Tandingan

Made Mudarta menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh kader, utamanya yang duduk di eksekutif dan legislatif untuk menaati dan solid

Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
Tribun Bali/Rizal Fanany
Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat. Setia pada Kepemimpinan AHY, Demokrat Bali Pastikan Tak Ada Pengurus Tandingan 

Sebelumnya diberitakan Tribun Bali, Ketua Umum (Ketum) DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanggil 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Indonesia ke Jakarta, Minggu 7 Maret 2021.

Mereka dipanggil  guna melakukan konsolidasi terkait adanya kudeta melalui Kongres Luar Biasa (KLB) dan menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat yang dilakukan  oleh  Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) .

Hal ini sendiri seperti diungkapkan oleh Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta.

Saat dikonfirmasi Tribun Bali, ia mengaku pihaknya sedang berada di Jakarta untuk melakukan konsolidasi tersebut.

"Saya masih meeting di Jakarta," katanya saat dihubungi.

Hanya saja, ia tidak mau membeberkan lebih lanjut mengenai isi meeting bersama AHY dan 33 ketua DPD lainnya.

Ia mengakui bahwa keterangan pers akan diberikan oleh AHY.

"Nanti biar mas AHY aja," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono membenarkan pihaknya menggelar konsolidasi dengan jajaran DPD se-Indonesia.

"Saya juga akan melakukan rapat dengan jajaran dan ketua DPD yang merepresentasi 34 provinsi di Indonesia," ucap AHY dalam Rapat Pimpinan di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu 7 Maret 2021.

Baca juga: Sebut KLB Tidak Sah, SBY: Partai Demokrat Berkabung, Keadilan dan Demokrasi Sedang Diuji

Bahkan, ia mengaku pihaknya juga bakal melakukan  melakukan apel siaga bersama ketua 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten dan kota, Minggu malam.

AHY menyebut persoalan ini bukan hanya persoalan dirinya saja, melainkan juga persoalan seluruh anggota Demokrat dan masyarakat Indonesia.

"Kami tentu punya hak dan kewajiban moral melawan GPK-PD yg tidak sah itu.

Kalau kami diam, artinya sama saja Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita," katanya.

AHY menilai GPK-PD harus dilawan karena merupakan komplotan orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved