Berita Politik
Termasuk Ketua Demokrat Bali Mudarta, Ketum AHY Panggil Ketua DPD se-Indonesia, Ini yang Dibicarakan
Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanggil 34 ketua DPD se-Indonesia ke Jakarta, Minggu 7 Maret 2021
Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
Putra sulung Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan bahwa sampai saat ini Partai Demokrat di bawah kepemimpinannya masih kuat dan didukung oleh banyak pihak.
Beberapa di antaranya adalah Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Joko Wijiyanto, Ketua Mahkamah Partai Demokrat Nachrowi Ramli, hingga Wakil Ketua Umum yang juga pendiri partai berlambang mercy itu, Febri Rumangkang.
"Jadi kalau ada yang mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat, di sini juga ada pendiri dan banyak pendiri lain yang bersama kita. Don't worry, be happy!" ucapnya.
Seperti diberitakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dari kubu kontra AHY telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum yang baru.
Selain menetapkan Moeldoko, KLB juga memutuskan akan menghapus posisi dan jabatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang selama ini dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Memutuskan, pertama AD/ART Partai Demokrat kembali pada AD/ART Kongres Bali tahun 2005 dengan penyesuaian UU Partai Politik. Tiga perubahan atas penyesuaian di atas dilaksanakan sesuai kebutuhan partai, antara lain adanya mahkamah partai, dewan kehormatan partai, dewan pakar, menghilangkan majelis tinggi. Setuju?," tanya Pimpinan Sidang KLB Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut dirinya masih menjadi orang nomor satu di partai berlambang mercy.
Menurutnya, KLB di Sumatera Utara adalah ilegal.
"Kami secara khusus mengundang rekan-rekan wartawan untuk hadir dalam konferensi pers yang saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," tegas AHY saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat.
Baca juga: Pidato Perdana Moeldoko Usai Ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB di Sumut
AHY juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan kepengurusan dari KLB di Sumut tersebut.
Tak hanya itu, AHY menegaskan sudah siap menempuh jalur hukum dan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam KLB tersebut.(*)
